Page 56 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 FEBRUARI 2021

Menurut Menaker Ida, hal ini disebabkan karena anggaran dana untuk BLT BPJS
Ketenagakerjaan tidak masuk dalam APBN 2021.
Meski begitu, Ida Fauziyah menuturkan jika kelanjutan BLT BPJS Ketenagakerjaan akan
tergantung pada kondisi ekonomi berikutnya. "Sementara, memang di APBN 2021 BSU tidak
dialokasikan. Nanti dlihat bagaimana kondisi ekonomi berikutnya, " ujarnya di Medan, Sabtu 30
Januari 2021 seperti dikutip dari Antara.

Sebagaimana diberitakan PortalSulut.com dalam artikel" RESMI! Subsidi Gaji 2021 Tak
Dilanjutkan, Ini Gantinya", untuk membantu pekerja di luar pemberian BSU seperti yang
dilakukan di tahun 2020, ujar dia, pemerintah sudah dan terus melakukan berbagai program.

Kemnaker sebagai salah satu Kementerian yang memiliki peran sentral dalam mempersiapkan
SDM unggul misalnya selalu berusaha untuk menjalin siinergi dan kolaborasi dengan dunia usaha
dan dunia industri (DUDI).

Sinergi dan koloborasi dengan DUDI misalnya terutama dalam proses pengambilan kebijakan di
bidang pelatihan vokasi. "Salah satu bentuk sinergi dan kolaborasi yang dilakukan adalah seperti
penandatanganan MoU kerja sama antara Ditjen Binalattas dan BBPLK Medan dengan para mitra
seperti PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia), " katanya.

Kerja sama, katanya, dalam hal pelatihan dan peningkatan kompetensi serta pemagangan dan
penempatan kerja bagi calon pekerja dan pekerja.

"Kerja sama ini merupakan langkah yang sangat baik. Perusahaan dan asosiasi juga diuntungkan
dengan adanya bantuan untuk meningkatkan kompetensi pekerjanya sehingga sesuai dengan
kualifikasi yang dibutuhkan, " katanya.

Keuntungan lain, kata dia, adalah perusahaan juga akan mendapatkan peningkatan produktivitas
sebagai hasil dari peningkatan kompetensi.

"Bagi pemerintah hal itu merupakan salah satu langkah untuk dapat membantu mengatasi
permasalahan pengangguran melalui terserapnya tenaga kerja kompeten," katanya.

Mennaker menegaskan, dalam jangka waktu yang panjang, bentuk kolaborasi seperti itu akan
menghasilkan ' multiplier effect' yang akan berdampak positif.

Baik bagi tenaga kerja, perusahaan dan termasuk pemerintah khususnya dalam menekan angka
pengangguran yang meningkat akibat pandemi Covid-19.

Sebelumnya saat pemaparan anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN), Rabu 27
Januari 2021, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tak menyebut anggaran subsidi gaji atau
subsidi upah dalam program bansos yang akan diteruskan di tahun 2021.

Hanya 8 Bansos yang disinggung yakni PKH bagi 10 juta KPM, kartu sembako, Pra Kerja, BLT
Dana Desa, bansos tunai bagi 10 juta KPM, subsidi kuota PJJ, serta diskon listrik.
Serta bantuan untuk UMKM dialokasikan Rp156,06 triliun dengan fokus pada subsidi bunga KUR
dan non-KUR, IJP korporasi dan UMKM, penempatan dana, serta penjaminan loss limit dan
korporasi.***(Harry Tri Atmojo/PortalSulut.com).

55