Page 51 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 FEBRUARI 2021
P. 51
KSPI SOAL RPP UU CIPTAKER PENGUSAHA BISA PHK TANPA BAYAR FULL
PESANGON: BLUNDER!
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)
tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat,
serta Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Ketentuan itu merupakan aturan turunan dari UU Cipta Kerja. Presiden KSPI, Said Iqbal,
mengaku sedang melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait UU Cipta Kerja,
khususnya klaster ketenagakerjaan. Apabila MK mengabulkan tuntutan serikat buruh, maka
pembahasan RPP tersebut akan menjadi sia-sia.
"Patut diduga, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri terkait lainnya sedang melakukan pekerjaan
yang sia-sia dan tidak menghormati proses hukum yang sedang berlangsung," kata Said Iqbal
berdasarkan keterangan yang dikirimkan mengenai RPP tersebut, dikutip kumparan pada Minggu
(31/1).
Said Iqbal menilai dalam RPP itu terdapat pertentangan yang tajam dari isi undang-undang,
seperti RPP yang mengatur terkait pesangon. Ia mengungkapkan salah satu pasalnya mengatur
pemberi kerja bisa membayarkan pesangon lebih rendah dari UU Cipta Kerja apabila perusahaan
merugi. Said Iqbal menganggap keliru dan ngawur kalau isi pasal di RPP itu benar.
Said Iqbal mengatakan di dalam omnibus law UU Cipta Kerja yang mengatur tentang pasal,
norma hukum pesangon yang diberikan kepada buruh harus sesuai ketentuan. Dia menegaskan
bahasa di dalam norma hukum itu berarti nilai pesangon yang diberikan kepada buruh yang kena
PHK dengan alasan apapun tidak boleh kurang dari nilai UU Cipta Kerja.
"Tetapi RPP yang disiapkan oleh Menaker dan kementerian terkait justru melanggar sendiri
norma hukum yang ada di dalam UU Cipta Kerja, karena mengatur pemberian pesangon yang
lebih rendah. Kalau begitu, buat siapa dan bertujuan apa RPP ini dibuat?" ujar Said Iqbal.
Said Iqbal memastikan RPP mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja
dan Waktu Istirahat, serta merugikan buruh. Oleh karena itu, Ia meminta kepada pemerintah
khususnya Menteri yang terkait dengan UU Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan untuk
menghentikan pembahasan RPP tersebut.
"KSPI meminta Menaker tidak membuat kebijakan yang blunder dan merugikan buruh. Buruh
Indonesia tetap akan melanjutkan aksi lapangan dan aksi virtual, guna meminta Mahkamah
Konstitusi mencabut atau membatalkan UU Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan,"
ujarnya.
"Di tengah pandemi COVID-19 dan ancaman ledakan PHK ini, sebaiknya kebijakan Menaker
jangan keliru dan merugikan buruh," tambahnya.
50
