Page 47 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 FEBRUARI 2021
P. 47
"Sementara, memang di APBN 2021 BSU tidak dialokasikan. Nanti dlihat bagaimana kondisi
ekonomi berikutnya, " ujarnya di Medan, dikutip dari Antara, Sabtu (31/1/2021).
Menurut Menaker, untuk membantu pekerja di luar pemberian BSU seperti yang dilakukan di
tahun 2020, pemerintah sudah dan terus melakukan berbagai program.
Terkait dengan BSU, memang dalam pemaparan program pemulihan ekonomi nasional (PEN)
tahun 2021 Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto hanya memasukan 7
bansos, subsidi dan BLT dalam program perlindungan sosial yakni: - PKH bagi 10 juta KPM, -
Kartu sembako, - Prakerja, - BLT dana desa, - Bansos tunai bagi 10 juta KPM, - Subsidi kuota
PJJ, dan - Diskon listrik.
Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk program bantuan ini mencapai Rp150,96 triliun. BSU
2021 tidak tercatat dalam salah satu bansos yang dicairkan tahun ini. Sebelumnya, Ida Fauziyah
tidak memberikan kepastian apakah bantuan subsidi upah termin 3 akan disalurkan tahun 2021.
"Untuk tahun anggaran APBN 2021, kami memang belum menerima perintah untuk menyalurkan
kembali program BSU, "kata Menaker Ida, dikutip dari website Kemnaker .
Berdasarkan data Kemnaker 18 Januari 2021, penyaluran BLT upah termin 1 telah tersalurkan
kepada 12.293.134 orang, dengan realisasi anggaran mencapai Rp14.751.760.800.000 atau
setara 99,11 persen.
Sedangkan penyaluran BSU gelombang/termin II telah tersalurkan kepada 12.244.169 orang
dengan realisasi anggaran mencapai Ro14.693.022.800.000 atau jika diprosentasekan sebesar
98,71 persen.
"Total penerima BSU secara nasional sebanyak 12.403.896 orang, dengan rata-rata gaji Rp3,12
juta dan total perusahaan yang pekerjanya penerima bantuan subsidi upah sebanyak 413.649
perusahaan," kata Menaker.
Bagi pekerja atau buruh yang belum mendapat BLT upah termin 1 dan 2, menurut Menaker,
dikarenakan beberapa hal seperti: 1. Duplikasi data, 2. Nomor rekening yang tidak valid, 3.
Rekening sudah tutup atau terblokir karena pasif dalam jangka waktu yang lama, 4. Rekening
tidak sesuai dengan NIK, 5. Rekening dibekukan.
46
