Page 50 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 FEBRUARI 2021
P. 50

Judul               KSPI Soal RPP UU Ciptaker Pengusaha Bisa PHK Tanpa Bayar Full
                                    Pesangon: Blunder!
                Nama Media          kumparan.com
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         https://kumparan.com/kumparanbisnis/kspi-soal-rpp-uu-ciptaker-
                                    pengusaha-bisa-phk-tanpa-bayar-full-pesangon-blunder-1v5HsHeczoC
                Jurnalis            Moh Fajri
                Tanggal             2021-01-31 11:50:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif



              Narasumber

              negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Patut diduga, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri terkait
              lainnya sedang melakukan pekerjaan yang sia-sia dan tidak menghormati proses hukum yang
              sedang berlangsung

              negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Tetapi RPP yang disiapkan oleh Menaker dan kementerian
              terkait  justru  melanggar  sendiri  norma  hukum  yang  ada  di  dalam  UU  Cipta  Kerja,  karena
              mengatur pemberian pesangon yang lebih rendah. Kalau begitu, buat siapa dan bertujuan apa
              RPP ini dibuat?

              neutral - Said Iqbal (ketua KSPI) KSPI meminta Menaker tidak membuat kebijakan yang blunder
              dan merugikan buruh. Buruh Indonesia tetap akan melanjutkan aksi lapangan dan aksi virtual,
              guna meminta Mahkamah Konstitusi mencabut atau membatalkan UU Cipta Kerja khususnya
              klaster ketenagakerjaan

              negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Di tengah pandemi COVID-19 dan ancaman ledakan PHK ini,
              sebaiknya kebijakan Menaker jangan keliru dan merugikan buruh



              Ringkasan

              Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)
              tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat,
              serta Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Ketentuan itu merupakan aturan turunan dari UU Cipta
              Kerja.  Presiden  KSPI,  Said  Iqbal,  mengaku  sedang  melakukan  judicial  review  ke  Mahkamah
              Konstitusi terkait UU Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan. Apabila MK mengabulkan
              tuntutan serikat buruh, maka pembahasan RPP tersebut akan menjadi sia-sia. "Patut diduga,
              Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri terkait lainnya sedang melakukan pekerjaan yang sia-sia
              dan tidak menghormati proses hukum yang sedang berlangsung," kata Said Iqbal berdasarkan
              keterangan yang dikirimkan mengenai RPP tersebut, dikutip kumparan pada Minggu (31/1).




                                                           49
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55