Page 45 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 FEBRUARI 2021
P. 45
BURUH MINTA PEMERINTAH SETOP BAHAS RPP UU CIPTA KERJA
Para serikat buruh mengklaim tidak pernah terlibat dan tidak akan terlibat dalam pembahasan
Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait dengan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja.
"Tidak mungkin buruh yang menolak UU Cipta Kerja, kemudian secara bersamaan juga terlibat
di dalam pembahasan RPP," kata Presiden KSPI, Said Iqbal dalam keterangan persnya di Jakarta,
Minggu (31/1/2021).
Hal lainnya yang melatari serikat buruh tidak mau terlibat dalam pembahasan RPP, lanjut Said
Iqbal, karena saat ini KSPSI AGN dan KSPI sedang melaukan judicial review ke Mahkamah
Konstitusi terkait UU Cipta Kerja, khususnya klaster ketenakerjaan.
Dengan demikian, bilamana Mahkamah Konstitusi mengabulkan tuntutan serikat buruh ini, maka
pembahasan RPP mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu
Istirahat, Serta PHK akan menjadi sia-sia.
"Patut diduga, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) dan Menteri terkait lainnya sedang
melakukan pekerjaan yang sia-sia dan tidak menghormati proses hukum yang sedang
berlangsung," tegasnya.
Apalagi, dalam RPP tersebut terdapat pertentangan yang tajam dari isi undang-undang. Misalnya
RPP yang mengatur terkait pesangon. Di mana salah satu pasalnya mengatur, pemberi kerja
bisa membayarkan pesangon lebih rendah dari UU Cpta Kerja apabila perusahaan merugi. Jelas
isi pasal RPP ini (bilamana benar) keliru dan ngawur.
Di dalam omnibus law UU Cipta Kerja yang mengatur tentang pasal pesangon, norma hukum
pesangon yang diberikan kepada buruh "harus sesuai dengan ketentuan".
Bahasa di dalam norma hukum ini berarti, nilai pesangon yang diberikan kepada buruh yang ter-
PHK dengan alasan apapun tidak boleh kurang dari nilai UU Cipta Kerja tersebut.
"Tetapi RPP yang disiapkan oleh Menaker dan kementerian terkait justru melanggar sendiri
norma hukum yang ada di dalam UU Cipta Kerja, karena mengatur pemberian pesangon yang
lebih rendah," ujar Said Iqbal.
"Kalau begitu, buat siapa dan bertujuan apa RPP ini dibuat?" Dengan demikian sangat jelas, RPP
mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Serta
PHK merugikan buruh. Termasuk isi UU Cipta Kerja yang merugikan buruh juga sedang digugat
di Mahkamah Konstitusi.
Oleh karena itu, KSPI meminta kepada pemerintah, khususnya Menteri yang terkait dengan UU
Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan untuk menghentikan pembahasan RPP tersebut.
"KSPI meminta meminta Menaker tidak membuat kebijakan yang blunder dan merugikan buruh.
Buruh Indonesia tetap akan melanjutkan aksi lapangan dan aksi virtual, guna meminta
Mahkamah Konstitusi mencabut atau membatalkan UU Cipta Kerja khususnya klaster
ketenagakerjaan," kata Said Iqbal.
44
