Page 43 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 FEBRUARI 2021

WADUH! KEMENAKER RI TIDAK ALOKASIKAN BSU DI APBN 2021

Medan: Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Republik Indonesia akhirnya memutuskan
terkait keberlanjutan Bantuan Subsidi Upah (BSU) pekerja di tengah Covid-19, untuk termin
ketiga.

Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah mengatakan, bahwa APBN 2021 tidak mengalokasikan
dana BSU untuk termin ketiga. Itu artinya, hampir dipastikan alokasi BSU Covid-19 telah diputus
pemerintah. Begitupun, kementerian ketenagakerjaan masih menunggu kebijakan pemerintah
untuk memastikan keberlanjutan BSU tahun ini.

"Kami masih menunggu, sementara di APBN 2021 masih belum atau tidak dialokasikan. Kita
belum tahu, sampai sekarang memang belum," ujar Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah di
Medan, Sabtu (30/1/ 2021).

Meski BSU tidak dialokasikan di APBN 2021, namun pemerintah akan melihat perkembangan
kondisi ekonomi nasional di tengah pandemi Covid -19 saat ini. "Nanti kami melihat bagaimana
kondisi ekonomi berikutnya. Tapi memang tidak dialokasi di APBN 2021," jelasnya.

Kementerian ketenagakerjaan tahun 2021 mulai memberikan stimulus melalui program
peningkatan kualitas dan skill pekerja di tengah pandemi. Maka, untuk membantu pekerja di luar
pemberian BSU, Kementerian ketenagakerjaan melalui Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja
(BBPLK) mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul.

Salah satunya membangun mitra dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Sinergi dan
kolaborasi dengan DUDI misalnya terutama dalam proses pengambilan kebijakan di bidang
pelatihan vokasi.

"Salah satu bentuk sinergi dan kolaborasi yang dilakukan adalah seperti penandatanganan MoU
kerja sama antara Ditjen Binalattas dan BBPLK Medan dengan para mitra seperti PHRI," katanya.

Kerja sama antara pihak pemerintah dengan Dunia industri dan usaha terbentuk dalam hal
pelatihan dan peningkatan kompetensi serta pemagangan dan penempatan kerja bagi calon
pekerja dan pekerja.

"Kerja sama ini merupakan langkah yang sangat baik. Perusahaan dan asosiasi juga diuntungkan
dengan adanya bantuan untuk meningkatkan kompetensi pekerjanya sehingga sesuai dengan
kualifikasi yang dibutuhkan, " ucap Fauziyah.
Keuntungan lain, perusahaan juga akan mendapatkan peningkatan produktivitas sebagai hasil
dari peningkatan kompetensi.

"Bagi pemerintah hal itu merupakan salah satu langkah untuk dapat membantu mengatasi
permasalahan pengangguran melalui terserapnya tenaga kerja kompeten," katanya.

Kemnaker menegaskan, dalam jangka waktu yang panjang, bentuk kolaborasi seperti itu akan
menghasilkan "multiplier effect" yang akan berdampak positif. Baik bagi tenaga kerja,
perusahaan dan termasuk pemerintah khususnya dalam menekan angka pengangguran yang
meningkat akibat pandemi COVID-19.

Sebelumnya Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengusahakan penerima BSU termin I yang
belum mendapatkan subsidi upah di termin II akan mendapatkannya pada Januari 2021 ini.
Untuk termin I BSU yang berlangsung sejak Agustus-September 2020, disalurkan kepada
12.293.134 orang, sementara termin II untuk November-Desember 2020 disalurkan kepada
12.244.169 orang. (Joko Saputra).

42