Page 125 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 Februari 2021
P. 125
"Idealnya subsidi upah diberikan selama belum ada normalisasi kegiatan ekonomi secara penuh,"
kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Shinta Widjaja Kamdani, Selasa (2/2/2021).
Shinta mengatakan, subsidi upah memiliki dampak positif untuk mempertahankan daya beli
masyarakat dan menjaga masyarakat dari kemiskinan ekstrim. Meskipun demikian, ia menyadari
bahwa subsidi upah tidak bisa menjadi instrumen pendongkrak daya beli dalam arti yang
sesungguhnya.
"Jadi tidak meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk naik ke kelas pendapatan yang lebih
tinggi. Karena daya beli seharusnya diciptakan dari penghasilan. Jadi berkorelasi langsung
dengan penciptaan produktivitas oleh pekerja," tukasnya.
Di samping itu, Shinta mendukung adanya subsidi upah untuk pekerja, khususnya di sektor-
sektor yang proses normalisasi kinerjanya relatif sulit dan lambat. Sehingga, pekerja di sektor
tersebut tetap memiliki standar hidup yang layak dan tidak jatuh ke kemiskinan ekstrim.
"Dan pada saat yang sama juga tidak memberikan beban biaya tenaga kerja berlebihan kepada
perusahaan yang masih bersusah payah untuk mempertahankan eksistensi dan memulihkan
kinerja," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menunggu keputusan Komite Penanganan
Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional soal kelanjutan program Bantuan Subsidi Upah untuk
para pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta per bulan.
"Kemnaker sendiri hingga saat ini belum mendapat penugasan untuk kembali menyalurkan BSU,
kami ikut keputusan dari Komite PEN saja," ujar Ida.
Kendati demikian, apabila dilihat pada anggaran PEN 2021, Ida mengatakan tidak tampak
kelanjutan Bantuan Subsidi Upah di 2021. Namun, kata Ida, pemerintah terus berupaya untuk
memitigasi dampak pandemi bagi angkatan kerja Indonesia.
kbc 10.
124
