Page 136 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 Februari 2021
P. 136
KAPOLRI DIMINTA TINDAK TEGAS PERUSAHAAN PENGIRIM PEKERJA MIGRAN
ILEGAL KE LUAR NEGERI
JAKARTA, - Anggota Komisi IX DPR Saleh Daulay meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
turut menjadikan isu pemberangkatan pekerja migran Indonesia ( PMI ) ilegal sebagai salah satu
fokus pekerjaan yang harus ditangani.
Saleh meminta Kapolri melakukan tindakan tegas ke perusahaan-perusahaan yang
memberangkatkan PMI secara ilegal ke luar negeri.
"Pasalnya, ada banyak laporan yang disampaikan masyarakat bahwa pengiriman PMI ilegal
semakin hari semakin meningkat. Padahal, saat ini masih diberlakukan moratorium pengiriman
PMI ke beberapa negara, khususnya di Timur Tengah," kata Saleh dalam keterangannya, Rabu
(3/2/2021).
Hingga saat ini, Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 260 Tahun 2015 memang masih
berlaku.
Regulasi itu mengatur tentang penghentian dan pelarangan penempatan pekerja migran pada
pengguna perorangan di negara-negara kawasan Timur Tengah.
Saleh menegaskan, pembiaran praktik pemberangkatan PMI secara ilegal ini bisa sangat
berbahaya. Ia khawatir ada tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Karena itu, ia menekankan, praktik tersebut harus ditindak tegas.
Menurut dia, kewajiban negara untuk memberikan pelindungan terhadap PMI sudah jelas
tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017.
"Sederhana saja, kalau ada orang yang pergi bekerja di luar negeri tanpa prosedur, tanpa
dokumen, dan tidak jelas siapa yang bertanggung jawab, patut diduga itu adalah tindakan
pelanggaran. Di dalam UU Pelindungan PMI, sanksinya berat dan tegas," tuturnya.
Bertalian dengan itu, Saleh mendorong Kementerian Ketenagakerjaan membuka sistem
penempatan satu kanal (SPSK) untuk negara Uni Emirat Arab dan beberapa negara Timur
Tengah lainnya.
Dengan demikian, Kemenaker dapat menyeleksi secara ketat perusahaan-perusahaan untuk
diberikan izin pengelolaan dan pemberangkatan PMI.
Menurut Saleh, hal ini dapat meminimalisasi pengiriman PMI oleh perusahaan-perusahaan ilegal.
"Sekalian dibuka saja secara formal, lalu lakukan seleksi secara terbuka. Berikan pelatihan kerja
kepada calon PMI-nya dengan baik. Berangkatkan secara formal. Dengan begitu, hak-hak
mereka dapat dipenuhi dengan benar," ujar Saleh.
Saleh berpendapat, pembukaan keberangkatan PMI ke luar negeri akan turut membantu kondisi
perekonomian PMI yang bersangkutan.
Sebab, saat ini situasi perekonomian nasional juga tengah sulit. Namun, dia menegaskan agar
keberangkatan harus aman dan sesuai regulasi.
"Kita di Indonesia juga sekarang kesulitan. Banyak tenaga kerja kita yang di-PHK. Lapangan
pekerjaan sulit. Pengangguran makin menumpuk. Kalau ada yang mau bekerja di luar negeri, ya
itu bisa jadi salah satu solusi alternatif jangka pendek. Namun sekali lagi, harus aman dan sesuai
aturan," kata dia.
135
