Page 139 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 Februari 2021
P. 139
Judul DPR dan Ekonom Kritik Penghentian BLT Subsidi Upah
Nama Media cnnindonesia.com
Newstrend Santunan Pegawai Swasta
Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210202195124-532-
601509/dpr-dan-ekonom-kritik-penghentian-blt-subsidi-upah
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-02-03 08:53:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
neutral - Saleh Partaonan Daulay (Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional)
Sangat disayangkan jika ini dihentikan. Apalagi kita lihat pemulihan ekonomi belum berlangsung
seperti yang diharapkan
negative - Saleh Partaonan Daulay (Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Amanat
Nasional) Banyak pekerja di tahun lalu kan belum mendapatkan bantuan tersebut. Karena
informal yang tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan juga kan banyak, harusnya mereka jadi
sasaran di tahun ini
positive - Saleh Partaonan Daulay (Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional)
Di daerah, kan banyak yang gajinya masih UMP. Kemudian UMP tersebut juga kecil tidak seperti
Jakarta. Ini penting untuk bantu konsumsi mereka tumbuh
positive - Rendy Yusuf Manilet (konom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia)
Sebenarnya ini kan instrumen yang ditawarkan pemerintah. Tahun lalu cukup berhasil,
setidaknya kuartal kedua dan ketiga. Kalau kita lihat sekarang dihentikan, tentu harapan bisa
pulih menjadi lebih sedikit dari tahun lalu karena bantuan yang serapannya bagus justru
dihilangkan
negative - Rendy Yusuf Manilet (konom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia) Agak
mengejutkan juga pemerintah memutuskan untuk tidak melanjutkan bantuan ini. Padahal kan
kita tahu ada PPKM (Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) dan kasus aktif meningkat.
PPKM sendiri seperti kata Presiden belum efektif
Ringkasan
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay
mengkritik penghentian bantuan subsidi upah (BSU) atau BLT bagi pekerja bergaji di bawah Rp5
juta di tahun ini. Anggota DPR RI dan ekonom menyebut BLT pekerja bergaji Rp5 juta masih
dibutuhkan untuk mendorong konsumsi yang tertekan corona.
138
