Page 138 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 Februari 2021

TERNYATA ADA PERUSAHAAN KIRIM PMI SECARA ILEGAL SAAT PANDEMI COVID-
19, KAPOLRI HARUS BERTINDAK
JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit
Prabowo menindak tegas perusahaan-perusahaan yang mengirimkan pekerja migran Indonesia
(PMI) secara ilegal ke luar negeri.

Pasalnya, kata Saleh, ada banyak laporan yang disampaikan masyarakat bahwa pengiriman PMI
ilegal makin hari kian meningkat.

Padahal, saat ini masih diberlakukan moratorium pengiriman PMI ke beberapa negara,
khususnya di Timur Tengah.

"Ini memang aneh. Mereka tidak peduli moratorium dan juga pembatasan mobilitas orang akibat
Covid-19. Kalau pemberangkatan ilegal ini dibiarkan, bisa sangat berbahaya. Pada titik tertentu,
ini bisa TPPO (tindak pidana perdagangan orang)," kata anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan
Daulay, Rabu (3/2).

Ketua Fraksi PAN di DPR itu mengatakan bila mau dicermati, pengiriman PMI itu sangat mudah
ditemukan.

"Kalau mau dicermati, silakan diperhatikan di bandara. Setiap Sabtu dan Minggu selalu ada
pemberangkatan ke Dubai atau Abu Dhabi dan beberapa negara lain," katanya.

Saleh mendapat informasi bahwa konon mereka yang diberangkatkan hanya memiliki visa wisata
(ziarah) dan tiket untuk pergi saja.

Dia menegaskan hampir dapat dipastikan, mereka berangkat untuk bekerja tetapi pakai modus
wisata.

"Yang begini yang perlu ditindak tegas," katanya.

Sebab, Saleh berujar, Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja
Migran Indonesia mengamanatkan bahwa setiap PMI wajib mendapatkan pelindungan baik
sebelum, semasa, maupun pascabekerja di luar negeri.

Menurutnya, sederhana saja bahwa kalau ada orang yang pergi bekerja di luar negeri tanpa
prosedur dan dokumen, dan tidak jelas siapa yang bertanggung jawab, patut diduga itu adalah
tindakan pelanggaran.

"Di dalam UU Perlindungan PMI, sanksinya berat dan tegas," ungkap legislator Dapil II Sumatera
Utara itu.

Saleh ingat betul bahwa semangat dari lahirnya UU 18/2017 ialah untuk melindungi PMI di luar
negeri.
Namun sayang sekali, katanya, sampai hari ini belum ada perubahan signifikan yang mereka
alami. Bahkan yang ada justru makin sulit.

"Mereka yang mau pergi secara legal tidak diperbolehkan (moratorium), sedangkan yang ilegal
malah dibiarkan," ungkapnya.

Selain berharap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjadikan masalah pengiriman PMI non-
prosedural sebagai salah satu fokus perhatian, Kementerian Ketenagakerjaan juga diminta untuk
membuka SPSK (sistem penempatan satu kanal) untuk Uni Emirat Arab, dan beberapa negara
lainnya di Timur Tengah.

137