Page 8 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 Februari 2021
P. 8
DUKUNGAN FISKAL MASIH JADI PRIORITAS
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan dukungan fiskal untuk penanganan
pandemi Covid-19 masih menjadi prioritas. Hal ini tunjukkan dengan kenaikan anggaran program
pemulihan ekonomi nasional (PEN) mencapai Rp 619 triliun pada tahun 2021 ini.
"Ini menunjukkan bahwa anggaran PEN memiliki magnitudo yang setara dengan alokasi PEN
tahun lalu Rp 695,2 triliun," kata Sri Mulyani menegaskan.
Diakui Sri Mulyani, anggaran untuk program PEN saat ini berada di level Rp 533,1 triliun. Namun,
angka ini dinilai masih sangat pre-liminary.
"Semalam kami baru diskusi dengan kementerian dan Kemenko lain, angka ini meningkat sampai
level Rp 619 triliun," katanya dalam acara Mandiri Investment Forum 2021 di Jakarta, Rabu
(3/2/2021).
Ia menuturkan, selain anggaran itu, pemerintah berencana mengalokasikan dana untuk insentif
pajak dalam paket anggaran PEN 2021 yang jumlahnya sekitar Rp 42 triliun hingga Rp 60 triliun
untuk sektor kesehatan.
Sri Mulyani menyebutkan, anggaran PEN 2021 yang berjumlah Rp 533,1 triliun memiliki fokus
pada empat bidang yaitu kesehatan, perlindungan sosial, program prioritas, serta UMKM dan
pembiayaan korporasi.
Untuk bidang kesehatan mendapat alokasi sebesar Rp 104,7 triliun yang digunakan untuk
pengadaan dan operasional vaksin Covid 19, sarana, prasarana, dan alat kesehatan, biaya klaim
perawatan, insentif tenaga kesehatan dan santunan kemati-an, serta bantuan iuran BPJS untuk
PBPU/BP.
Untuk bidang perlindungan sosial memiliki alokasi Rp 150,96 triliun dengan fokus PKH bagi 10
juta KPM, kartu sembako, Prakerja, BLT Dana Desa, bansos tunai bagi 10 juta KPM, subsidi kuota
PJJ, serta diskon listrik.
Untuk program prioritas dialokasikan Rp 141,36 triliun yang difokuskan pada dukungan
pariwisata, ketahanan pangan, pengembangan ICT, pinjaman ke daerah dan subsidi ke daerah,
padat karya kementerian dan lembaga, kawasan industri, serta program prioritas lainnya.
Untuk bidang UMKM dan pembiayaan korporasi dialokasikan Rp 150,06 triliun dengan fokus pada
subsidi bunga KUR dan non-KUR, IJP korporasi dan UMKM, penempatan dana, serta penjaminan
loss limit dan korporasi.
Prakerja
Sementara, dalam kunjungannya ke perusahaan jamu dan kosmetika di Kabupaten Bekasi, Rabu
(3/2/-2021), Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, bantuan subsidi upah akan
dialihkan ke dalam program Kartu Prakerja. Kartu Prakerja tidak lagi fokus pada peningkatan
kompetensi namun menjadi semibantuan sosial.
"Kartu Prakerja tidak hanya peningkatan kompetensi tapi juga insentif, menjadi semi bansos,"
kata Ida.
Hanya, Kartu Prakerja kewenangannya berada di Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian.
Namun begitu, kata dia, anggaran untuk program Kartu Prakerja mengalami kenaikan.
"Kartu Prakerja ada insentifnya dan tetap dilanjutkan. Alokasinya cukup besar Rp 20 triliun,"
ucap dia.
7
