Page 89 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 Februari 2021
P. 89
Namun para pegawai tak perlu lagi mengecek rekening setiap bulan, sebab BLT subsidi upah
sudah tidak ada lagi. Berikut 3 fakta yang harus kamu tahu: Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah mengatakan program BSU memang tidak dimasukkan dalam anggaran APBN 2021.
Sehingga kelanjutan program ini tidak terlihat untuk tahun ini.
"Jika kita lihat pada anggaran PEN 2021, memang tidak nampak kelanjutan dari BSU di tahun
ini. Kemnaker sendiri hingga saat ini belum mendapat penugasan untuk kembali menyalurkan
BSU, kami ikut keputusan dari Komite PEN saja," ungkapnya kepada detikcom, Selasa
(2/2/2021).
Program yang sudah berjalan dari tahun lalu ini berakhir Desember 2020.
BLT subsidi upah ini menyasar 12,4 juta pekerja dengan nilai bantuan Rp 2,4 juta per orang.
BLT subsidi upah bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan ini, sebelumnya memang diungkapkan
berpeluang untuk dilanjutkan di 2021 bila memang pekerja dirasakan masih tertekan akibat
pandemi virus Corona (COVID-19).
Meski begitu Ida menegaskan, pemerintah masih terus berupaya untuk memitigasi dampak
pandemi ini bagi angkatan kerja. Salah satunya dengan melanjutkan program Kartu Pra Kerja
dan mendorong program padat karya di berbagai kementerian dan lembaga.
"Kemnaker sendiri ikut berpartisipasi dalam Pra Kerja dan menyelenggarakan program padat
karya yang memang rutin kami lakukan," tuturnya.
Selain itu, lanjut Ida, pada masa pemulihan ekonomi ini Kemnaker juga fokus pada peningkatan
daya saing angkatan kerja seperti skilling dan upskilling, maupun pekerja yang terdampak
pandemi (reskilling) dengan mengoptimalkan program pelatihan vokasi di BLK-BLK maupun
pemagangan.
"Tujuan pelatihan vokasi ini tidak hanya untuk masuk ke pasar kerja, namun juga dengan
kompetensi yang didapatkan mereka bisa mengembangkan usaha sendiri dan menciptakan
lapangan kerja baru," tutupnya.
88
