Page 15 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 NOVEMBER 2020

Dia menyebutkan, bahwa pemerintah telah melibatkan pemangku kepentingan ketenagakerjaan,
seperti serikat buruh/pekerja serta kalangan dunia usaha seperti Asosiasi Pengusaha Indonesia
(Apindo) dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin).

"Minggu lalu kami sudah memulai menyertakan SP/SB, teman-teman Apindo, dan Kadin untuk
sama-sama membahas RFP. Ada empat RPP yang kami siapkan, sekarang sedang dalam proses
penyusunan. Di undang-undang diberi waktu 3 bulan, namun kami berusaha memaksimalkan
forum dialog itu agar segera menyelesaikan RPP tersebut," kata Ida di Jakarta, Selasa (lO/ll)

Menurutnya, empat RPP yang dibahas di tripartit nasional itu adalah RPP tentang Pengupahan,
RPP Tenaga Kerja Asing, RPP Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, dan RPP Jaminan Kehilangan
Pekerjaan.

Keempat RPP itu merupakan turunan dari kluster ketenagakerjaan UU Cipta Kerja yang telah
ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada pekan lalu. Dia menegaskan, pemerintah terus
bekerja keras untuk menjaga keberlangsungan usaha dan kepentingan pekerja serta buruh.
Oleh karena itu, pemerintah hadir di tengah-tengah untuk mendengarkan semua pihak dan
memposisikan pekerja dan pengusaha sebagai saudara kembar yang harus diperlakukan secara
adil dan sama.

Proses itu tidak hanya berlangsung dalam penyusunan RPP, tapi sejak penyusunan UU Cipta
Kerja yang juga melibatkan semua pemangku kepentingan ketenagakerjaan. Dirinya juga
memastikan, pemerintah telah berusaha semaksimal mungkin mengakomodasi berbagai aspirasi
dari buruh yang diwakili serikat pekerja maupun dari pengusaha.

"Memang tidak mudah menemukan dua kepentingan diametral yang berbeda. Namun saya
yakin, meski berbeda, sebagai orang Indonesia kita tetap harus bersatu. Pemerintah, pekerja/
buruh dan pengusaha harus tetap bersama," yakinnya.

Meski terus didera demo, Ida berharap, buruh tetap melakukan protokol kesehatan dalam
melakukan aksi. "Unjuk rasa, demo adalah hak dari masyarakat termasuk para pekerja atau
mahasiswa. Saya tetap berharap teman-teman demo dengan mengikuti protokol kesehatan,
tidak melakukan tindakan yang anarkis," katanya.

Menanggapi tuntutan buruh terkait pembatalan UU Ciptaker, yang telah ditandatangani Presiden
Joko Widodo pada pekan lalu, Menaker Ida mengatakan selama ini pemerintah telah bersikap
terbuka dalam pembahasannya. Pemerintah juga terus membuka pintu dialog dengan berbagai
lapisan masyarakat, termasuk unsur serikat pekerja atau serikat buruh maupun pengusaha
dalam pembahasan UU tersebut. "Jika konteksnya ketenagakerjaan, maka saya mengajak untuk
melihat dengan baik Undang-undang Cipta Kerja ini. Sesungguhnya kami semaksimal mungkin
telah mengakomodasi berbagai aspirasi dari teman-teman serikat pekerja/serikat buruh maupun
dari pengusaha," tegasnya, (nas/ant)

caption:

SUSUN RPP-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memberikan sambutan saat peluncuran Satu
Data Ketenagakerjaan di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Kamis (5/11/) lalu.

14