Page 170 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 NOVEMBER 2020
P. 170
Judul Menakar Keamanan Data 40 Juta Peserta Kartu Pra Kerja
Nama Media detik.com
Newstrend Kartu Pra Kerja
Halaman/URL https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5249007/menakar-
keamanan-data-40-juta-peserta-kartu-pra-kerja
Jurnalis Anisa Indraini
Tanggal 2020-11-10 13:39:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen Binalattas
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Rudy Salahuddin (Ketua Tim Pelaksana Kartu Prakerja) Prinsipnya, PMO (Manajemen
Pelaksana Kartu Prakerja) harus melakukan penelaahan data dari sisi legal atau data dengan
mempertimbangkan prinsip perlindungan data pribadi. Ini agar PMO akuntabel dalam pertukaran
data dan mitigasi risiko kebocoran data yang sangat marak saat ini
positive - Rudy Salahuddin (Ketua Tim Pelaksana Kartu Prakerja) Data yang didapat atau masuk
dari Kementerian/Lembaga lain ke PMO terdiri dari NIK individu yang masuk blacklist, maka di
dalamnya underlying dokumen perlu serah terima data dan PMO perlu memperjelas klausul
penggunaan data serta kewajiban dalam proses atau penggunaan data
negative - Rudy Salahuddin (Ketua Tim Pelaksana Kartu Prakerja) Data ini bukan hanya yang
menerima ( Kartu Prakerja ) saja 5,6 juta orang, tapi yang mendaftar, itu ada 42 juta orang
lebih, itu ada di sistem Kartu Prakerja. Dengan maraknya kejahatan cyber dengan motif
beragam, maka urgensi dari perlindungan data menjadi mutlak
Ringkasan
Data pendaftar Kartu Prakerja digunakan secara lintas Kementerian/Lembaga untuk keperluan
sinkronisasi penerima bantuan sosial (bansos). Hal itu dilakukan untuk memastikan agar
program-program pemerintah lebih tepat sasaran dan merata.
Ketua Tim Pelaksana Kartu Prakerja, Rudy Salahuddin mengatakan data penerima Kartu Prakerja
akan aman meskipun digunakan lintas kementerian. Dia menyebut telah meminimalisir segala
risiko seperti kemungkinan terjadinya kebocoran data.
MENAKAR KEAMANAN DATA 40 JUTA PESERTA KARTU PRA KERJA
Data pendaftar Kartu Prakerja digunakan secara lintas Kementerian/Lembaga untuk keperluan
sinkronisasi penerima bantuan sosial (bansos). Hal itu dilakukan untuk memastikan agar
program-program pemerintah lebih tepat sasaran dan merata.
169
