Page 171 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 NOVEMBER 2020
P. 171
Ketua Tim Pelaksana Kartu Prakerja, Rudy Salahuddin mengatakan data penerima Kartu Prakerja
akan aman meskipun digunakan lintas kementerian. Dia menyebut telah meminimalisir segala
risiko seperti kemungkinan terjadinya kebocoran data.
"Prinsipnya, PMO (Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja) harus melakukan penelaahan data dari
sisi legal atau data dengan mempertimbangkan prinsip perlindungan data pribadi. Ini agar PMO
akuntabel dalam pertukaran data dan mitigasi risiko kebocoran data yang sangat marak saat
ini," kata Rudy dalam webinar Kartu Prakerja, Selasa (10/11/2020).
Saat ini Kementerian/Lembaga yang kerja sama dengan PMO dalam rangka sinkronisasi data
penerima bansos yakni Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait kependudukan sipil dan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam rangka verifikasi data pelajar
dan mahasiswa.
Kemudian ada Kementerian Agama untuk data peserta pesantren, Kementerian Ketenagakerjaan
dan BPJS Ketenagakerjaan terkait pekerja, dan Kementerian Sosial terkait sinkronisasi bansos
lainnya.
Kemudian, Kementerian BUMN terkait sinkronisasi daftar hitam alias blacklist kepesertaan Kartu
Prakerja yang tidak boleh diterima oleh direksi dan komisaris perusahaan pelat merah.
Tak ketinggalan, data Kartu Prakerja juga disinkronkan dengan data di PT Taspen (Persero) dan
PT Asabri (Persero) karena Anggota TNI/Polri, dan Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS) tak boleh
menerima Kartu Prakerja .
Lanjut ke halaman berikutnya "Data yang didapat atau masuk dari Kementerian/Lembaga lain
ke PMO terdiri dari NIK individu yang masuk blacklist, maka di dalamnya underlying dokumen
perlu serah terima data dan PMO perlu memperjelas klausul penggunaan data serta kewajiban
dalam proses atau penggunaan data," jelasnya.
Rudy berharap berbagai mitigasi di dalam sinkronisasi data bansos ini bisa mencegah risiko
kebocoran hingga penyalahgunaan data kepesertaan Kartu Prakerja. Sebab, data yang masuk di
program ini sangat banyak.
"Data ini bukan hanya yang menerima ( Kartu Prakerja ) saja 5,6 juta orang, tapi yang mendaftar,
itu ada 42 juta orang lebih, itu ada di sistem Kartu Prakerja. Dengan maraknya kejahatan cyber
dengan motif beragam, maka urgensi dari perlindungan data menjadi mutlak," tandasnya.
170
