Page 175 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 NOVEMBER 2020
P. 175
Pada 2 November lalu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi meneken UU Cipta Kerja. Menyusul
setelah itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menerbitkan Surat Edaran (SE) yang
menetapkan tidak ada kenaikan upah tahun depan.
Sejumlah Gubernur menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP), tapi mayoritas mengikuti
permintaan Ida dan untuk tidak menaikkan upah. Di Jawa Barat, tempat Jun bekerja, Gubernur
Ridwan Kamil memutuskan tidak ada kenaikan UMP tahun 2020 Jun dan kawan-kawannya
kecewa. Sebab, dia berharap setiap tahun ada kenaikan upah. Selain itu, dia menilai SE Menaker
ini tidak bisa jadi ajuan penetapan UMP, tapi hanya sebagai imbauan saja.
Setelah aksi hari ini selesai, Jun belum mengetahui apakah akan ada lanjutan lagi atau tidak.
"Nanti tergantung pimpinan," kata dia.
Pada 26 Oktober lalu, KSPI menyiapkan demo serentak menolak UU Cipta Kerja sampai 10
November 2020.
Aksi ini digelar bersamaan dengan gugatan uji materiil atau judicial review ke Mahkamah
Konstitusi (MK). Gugatan ini diajukan oleh KPSI bersama Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh
Indonesia (KSPI) Andi Gani Nena Wea.
Kahar juga menyebut permohonan judicial review mereka pun sudah masuk ke portal MK.
Permohonan ini tertera dengan tanda terima 2045/PAN.MK/XI/2020.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo mengklaim bahwa substansi UU Cipta Kerja yang disahkan
oleh DPR bertujuan memperbaiki kehidupan pekerja dan bukan sebaliknya. Oleh karena itu,
menurut Jokowi, unjuk rasa atau demonstrasi yang dilakukan para buruh menolak UU sapu jagat
ini terjadi akibat disinformasi dan terpengaruh hoax .
Presiden Jokowi kemudian menyarankan publik menggugat saja ke MK, jika tak sepakat dengan
Omnibus Law UU Cipta Kerja.
FAJAR PEBRIANTO .
174
