Page 167 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 NOVEMBER 2020
P. 167
menahan diri sampai ada keputusan dalam gugatan uji materiil atau judicial review yang sedang
berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Nanti kalau MK mengabulkan gugatan gimana?" kata juru bicara Konfederasi Serikat Pekerja
Indonesia (KSPI) Kahar Cahyono saat ditemui di tengah aksi demo buruh menolak UU Cipta Kerja
dan menuntut kenaikan upah minimum 2021 di Gedung Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta
Selatan, Selasa, 10 November 2020.
Ketimbang membuat aturan turunan, Kahar meminta pemerintah memperbaiki aturan-aturan
yang tidak menguntungkan para buruh ini. Sebab, setelah diteken Presiden Joko Widodo atau
Jokowi pada Senin, 2 November 2020, pun, masih banyak kekeliruan dalam UU sapu jagat ini.
"Pemerintah jangan ngototlah," kata dia.
Adapun gugatan judicial review sudah diajukan buruh sehari setelah UU Cipta Kerja diteken
Jokowi, yaitu Selasa, 3 November 2020. "Setelah kami pelajari, isi undang-undang tersebut
khususnya terkait klaster ketenagakerjaan hampir seluruhnya merugikan kaum buruh," kata
Presiden KSPI Said Iqbal.
Tapi sejak 17 Oktober 2020, Direktur Pengupahan Kemenaker Dinar Titus Jogaswitani
mengatakan akan mulai membahas aturan turunan Omnibus Law, khusus klaster
ketenagakerjaan. Total ada 3 Rancangan Peraturan Pemerintah (PP) dan satu Revisi PP.
Pembahasan bahkan sudah dimulai Senin, 19 Oktober 2020, sebelum UU Cipta Kerja sah berlaku.
"Kami akan undang semua federasi konfederasi serikat pekerja dan organisasi pengusaha,
KADIN, APINDO," kata dia dalam diskusi Covid Psikologi.
Adapun keempat beleid yang akan dibahas yaitu pertama, Rancangan PP tentang Penggunaan
Tenaga Kerja Asing. Kedua, Rancangan PP tentang Hubungan Kerja, Waktu Kerja, dan Waktu
Istirahat serta Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Ketiga, Rancangan PP tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Keempat, Revisi PP tentang Pengupahan.
Tempo telah mencoba menghubungi Dinar terkait perkembangan keempat aturan turunan ini
dan sikap buruh yang masih menolak untuk hadir. Dinar belum bisa memberikan penjelasan
karena sedang menghadiri rapat.
166
