Page 162 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 NOVEMBER 2020
P. 162
Ada dua tuntutan yang mereka suarakan, yakni mencabut Undang-Undang (UU) Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta meminta kenaikan upah minimum 2021.
"Aksi akan terus berlanjut. Bahkan, tidak menutup kemungkinan pemerintah daerah, wali kota,
bupati, dan gubernur tidak mengeluarkan SK kenaikan upah minimum tahun 2021, bisa
dipastikan akan terjadi mogok kerja secara serempak yaitu yang kami sebut mogok kerja
nasional," katanya dalam tayangan video, Selasa (10/11/2020).
"(Tindakan mogok kerja nasional) itu kami pilih, bila langkah-langkah kompromi, langkah-
langkah negosiasi, dan langkah-langkah hukum apabila judicial review dan upah minimum
menemui jalan buntu," lanjut dia.
Hari para buruh atau pekerja tergabung dalam KSPI melancarkan aksi demo di depan Kantor
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Aksi ini, menurut Iqbal, merupakan lanjutan dari
aksi di depan Gedung DPR sebelumnya.
Namun dia menjanjikan aksi demo yang dilakukan depan Kantor Kemenaker akan berjalan
kondusif.
"Aksi ini adalah aksi nonviolance, anti kekerasan. Oleh karena itu, sekali lagi kami meminta
kepada Hakim Mahkamah Konstitusi tanpa bermaksud menekan, agar memutuskan dalam sidang
judicial review tentang UU Cipta Kerja dicabut," ujarnya.
161
