Page 158 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 NOVEMBER 2020

Kerja sama tersebut dituangkan dalam penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang
Pemberangkatan dan Pemulangan PMI.
Adapun penandatangan PKS ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan BP2MI yang dilaksanakan pada 18 Agustus
2020.

Kepala BP2MI, Benny Rhamdani mengatakan, penandatanganan PKS tersebut merupakan upaya
nyata dua lembaga negara dalam memberikan pelayanan optimal kepada PMI sebagai warga
negara very very important person (VVIP).

Diharapkan ini menjadi 'kado' bagi para PMI menjelang peringatan Hari Buruh Migran
Internasional yang diperingati setiap 18 Desember.

"Bertepatan dengan rangkaian peringatan Hari Pekerja Migran Internasional yang puncaknya
akan dilaksanakan pada 18 Desember 2020, momentum penandatanganan PKS dengan Perum
Damri ini menunjukan bahwa BP2MI berkomitmen untuk berkolaborasi dan bersinergi untuk
memberikan pelayanan nyata, perlindungan optimal kepada Pahlawan Devisa kita, Pekerja
Migran Indonesia," kata Benny dalam konferensi pers di Gedung BP2MI, Jakarta, Selasa
(10/11/2020).

Kontribusi dan pengorbanan Pekerja Migran kita terhadap Indonesia tidaklah main-main,
remitansi sebesar Rp 159,7 triliun hampir setara dengan sumbangan migas kita dan juga tidak
kalah dengan sumbangan sektor wisata Indonesia.

Dan di masa pandemi ini, meskipun Pekerja Migran Indonesia mengalami dampak yang luar
biasa, namun seiring dengan pembukaan secara terbatas negara-negara penempatan, maka PMI
dapat menjadi bagian dari solusi untuk mengatasi pengangguran di dalam negeri akibat
pandemik.

"Maka sudah selayaknya, BP2MI pada masa kepemimpinan saya, mengajak untuk mengubah
paradigma, menerapkan nilai-nilai pelayanan dengan rasa hormat, karena PMI sejatinya adalah
Pahlawan Devisa yang patut dan layak diberikan pelayanan sebagai warga negara VVIP," tegas
Benny.

Adapun ruang lingkup kerja sama antara BP2MI dan Perum Damri, antara lain fasilitasi
transportasi untuk PMI yang bermasalah dari embarkasi ke bandara, debarkasi ke daerah asal,
debarkasi ke shelter UPT BP2MI, dan satu tempat ke tempat lain yang ditentukan sesuai
kesepakatan.

Lalu penggunaan batas tarif atas biaya transportasi dalam pemulangan PMI yang bermasalah;
penentuan kapasitas alat transportasi dan jumlah PMI yang dapat difasilitasi; dan pengaturan
tata cara penagihan dan pembayaran.

Perjanjian Kerja Sama ditandatangani oleh Kepala BP2MI, Benny Rhamdani dan Direktur Utama
Perum Damri, Setia N Milatia Moemin. Acara penandatanganan PKS dilaksanakan di Aula
Serbaguna BP2MI dan dihadiri oleh perwakilan Kementerian BUMN, Kementerian
Ketenagakerjaan, Kementerian Sosial, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan,
Kemendes, Kemenparekraf, Bareskrim Polri, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
(LPSK).

Usai penandatanganan PKS, Kepala BP2MI dan Direktur Utama Perum DAMRI melepas secara
simbolik rombongan 30 PMI bermasalah dari Malaysia untuk kembali ke daerah asal
menggunakan bus DAMRI.

157