Page 154 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 NOVEMBER 2020

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah meneken UU Cipta Kerja pada Senin, 2
November 2020. Menyusul setelah itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menerbitkan Surat
Edaran (SE) yang menetapkan tidak ada kenaikan upah tahun depan.

Buruh pun merespons dengan menggelar aksi di berbagai tempat. Pada 26 Oktober, Presiden
KSPI Said Iqbal mengatakan aksi digelar mulai 2 November sampai 10 November 2020.
"Dilakukan serentak di 24 provinsi," kata Iqbal.

Aksi ini digelar bersamaan dengan gugatan uji materiil atau judicial review ke Mahkamah
Konstitusi (MK). Gugatan ini diajukan oleh KPSI bersama Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh
Indonesia (KSPI) Andi Gani Nena Wea. Permohonan sudah masuk ke portal MK dengan tanda
terima 2045/PAN.MK/XI/2020.

Selain judicial review dan demo di MK, buruh akan mengawal proses legislative review dengan
melakukan komunikasi bersama partai politik yang menolak UU Cipta Kerja. Di antaranya seperti
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Demokrat. "Pak Hidayat Nur Wahid dari PKS akan merespon,
jadi komunikasi akan dilakukan terus untuk me-review UU ini," kata Kahar.

"Tidak ada yang beri tahu akan menemui peserta," kata Kahar. Tempo juga menanyakan hal ini
kepada pihak Kemenaker, tapi belum ada yang merespons.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo mengklaim bahwa substansi UU Cipta Kerja yang disahkan
oleh DPR bertujuan memperbaiki kehidupan pekerja dan bukan sebaliknya. Oleh karena itu,
menurut Jokowi, unjuk rasa atau demonstrasi yang dilakukan para buruh menolak UU sapu jagat
ini terjadi akibat disinformasi dan terpengaruh hoax.

Presiden Jokowi kemudian menyarankan publik menggugat saja ke MK, jika tak sepakat dengan
Omnibus Law UU Cipta Kerja.

FAJAR PEBRIANTO.

153