Page 152 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 NOVEMBER 2020
P. 152

Mengingat besarnya kontribusi kelapa sawit terhadap pekerja, Ditjen Pembinaan Pengawasan
              dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PPK dan K3) Kementerian Ketenagakerjaan mengadakan
              Kader Norma Ketenagakerjaan (KNK) sektor perkebunan kelapa sawit. Dirjen Binwasnaker dan
              K3,  Haiyani  Rumondang  yang  diwakili  Direktur  Bina  Penegakan  Hukum  Ketenagakerjaan,  M
              Iswandi  Hari,  menjelaskan,  KNK  merupakan  personel  perusahaan  yang  telah  mendapat
              pembekalan mengenai norma ketenagakerjaan.

              Dengan  adanya  KNK,  tenaga  kerja  diharapkan  dapat  memiliki  pemahaman  dan  kemampuan
              untuk  membantu  pengusaha  dalam  melaksanakan  norma  ketenagakerjaan  di  perusahaan.
              Menurut Iswandi hingga Juli 2019, KNK sudah tersebar di 22 provinsi dan 684 perusahaan di
              Indonesia. Adapun jumlahnya terbagi menjadi KNK muda sebanyak 925, KNK Madya sebanyak
              250, dan KNK Utama sebanyak 162.

              Lebih lanjut, Iswandi menuturkan, output dari KNK antara lain tersusunnya rekomendasi usulan
              perbaikan terkait dengan isu-isu ketenagakerjaan dalam sektor perkebunan kelapa sawit. Tidak
              hanya itu, terlaksananya sosialisasi dan diseminasi regulasi kepada perusahaan dan perkebunan
              kelapa  sawit  meliputi penyampaian  dan  penanganan  permasalahan,  K3, serta  jaminan  sosial
              ketenagakerjaan secara berkala di 26 provinsi penghasil kelapa sawit juga merupakan output
              dari KNK.

              Iswandi juga mengatakan, Direktorat Jenderal Binwasnaker dan K3 mendukung penuh Instruksi
              Presiden  No.  6  Tahun  2019  tentang  Rencana  Aksi  Nasional  Perkebunan  Kelapa  Sawit
              Berkelanjutan (RAN-PKSB) dengan mengadakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan
              kualitas KNK. Pihaknya juga menyatakan siap mengawal pelaksanaan regulasi meliputi K3 dan
              jaminan sosial ketenagakerjaan untuk usaha perkebunan kelapa sawit.













































                                                           151
   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157