Page 156 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 NOVEMBER 2020
P. 156
MENAKER MINTA BURUH YANG DEMO PATUHI PROTOKOL KESEHATAN DAN TIDAK
ANARKIS
JAKARTA, - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, unjuk rasa atau demonstrasi
merupakah hak semua orang. Namun, diharapkan para pengunjuk rasa selalu mengikuti protokol
kesehatan dan tidak bersikap anarkis.
Hal ini disampaikan Menaker untuk merespons adanya aksi unjuk rasa oleh ribuan buruh atau
pekerja di depan Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, hari ini.
"Unjuk rasa, demo adalah hak dari masyarakat termasuk para pekerja atau mahasiswa. Saya
tetap berharap teman-teman demo dengan mengikuti protokol kesehatan, tidak melakukan
tindakan yang anarkis," kata dia melalui keterangan tertulis, Selasa (10/11/2020).
Dia menegaskan, selama ini pemerintah telah bersikap terbuka dan terus membuka pintu dialog
dengan berbagai lapisan masyarakat. Termasuk unsur serikat pekerja/serikat buruh maupun
pengusaha dalam pembahasan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.
"Jika konteksnya ketenagakerjaan maka saya mengajak untuk melihat dengan baik Undang-
Undang Cipta Kerja ini. Sesungguhnya kami semaksimal mungkin telah mengakomodasi berbagai
aspirasi dari teman-teman serikat pekerja/serikat buruh maupun dari pengusaha," ujarnya.
Menaker mengatakan, sebelum pembahasan RUU Cipta Kerja di DPR, pemerintah sudah duduk
bersama melalui forum tripartit nasional yang melibatkan unsur pemerintah, pekerja, dan
pengusaha.
"Dari awal, kita selalu dan akan tetap mengundang, mengajak bersama-sama serikat pekerja
atau serikat buruh maupun pengusaha untuk merumuskan bersama-sama berbagai aturan
ketenagakerjaan," kata dia.
Bahkan saat ini, lanjut Ida, pihaknya juga mengundang unsur tripartit tersebut untuk membahas
rancangan peraturan pemerintah (RPP) yang menjadi perintah Undang-Undang Cipta Kerja.
"Minggu lalu kami sudah memulai menyertakan serikat pekerja atau serikat buruh, teman-teman
Apindo, Kadin untuk sama-sama membahas RPP," ujarnya.
Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan
akan melakukan aksi mogok kerja nasional apabila tuntutan para buruh atau pekerja ditolak.
Ada dua tuntutan buruh yakni mencabut Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja dan meminta kenaikan upah minimum 2021.
"(Tindakan mogok kerja nasional) itu kami pilih, bilamana langkah-langkah kompromi, langkah-
langkah negosiasi, dan langkah-langkah hukum apabila judicial review dan upah minimum
menemui jalan buntu," ucap Iqbal.
155
