Page 237 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 NOVEMBER 2020
P. 237

RIDWAN KAMIL SERAP ASPIRASI BURUH SOAL UMK 2021

              Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menerima audiensi dan menampung aspirasi Serikat Pekerja
              dan Serikat Buruh tingkat Provinsi Jabar di Gedung Sate, Bandung, Senin (9/11/2020).

              Ridwan Kamil mengatakan, ada tiga poin penting yang disampaikan Serikat Pekerja dan Serikat
              Buruh. Salah satunya adalah UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) yang akan ditetapkan pada
              Sabtu, 21 November 2020.

              "Ada tiga aspirasi. Pertama terkait UMSK (Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota) terdahulu
              ada  dinamika  yang  perlu  diselesaikan.  Kemudian,  keberatan  terhadap  UMP  (Upah  Minimum
              Provinsi) yang tidak naik. Saya dengar aspirasi dan harapan agar UMK sesuai aspirasi," katanya.

              Dia  menyatakan,  semua  aspirasi  yang  disampaikan  Serikat  Pekerja  dan  Serikat  Buruh  akan
              dibahas  bersama  Dewan  Pengupahan  Jabar.  Soal  UMK,  kata  ia,  merupakan  kewenangan
              kabupaten/kota.

              "Semua  yang  poin-poin  aspirasi  ini  akan  kami  bahas  nanti.  Terkait  UMKS  akan  kita  bahas.
              Monitoring  UMK  akan  kita  bahas  nanti  seadil-adilnya.  Saya  akan  menyampaikan  hasil  final,"
              ucapnya.

              "Penetapan UMK adalah kewenangan pengajuan pertama dari bupati/wali kota. Saya monitor
              berbeda-beda sesuai dengan dinamika ekonomi dan kearifan lokal," imbuhnya.

              Dalam audiensi, pihaknya memaparkan situasi ekonomi di Jabar. Menurut ia, situasi ekonomi di
              setiap daerah berbeda-beda. Hal tersebut menjadi salah satu faktor dalam penetapan UMP.

              Dia mengatakan, saat ekonomi terpukul karena pandemi Covid-19, ekonomi Jabar terkontraksi
              lebih dalam dari rata-rata nasional. Hal itu salah satunya karena 60 persen industri manufaktur
              Indonesia berada di Jabar.

              "Situasi daerah tidak pernah sama. Jabar, teorinya, kalau jatuh akan sangat dalam dari pada
              nasional, tapi kalau kebangkitan dia juga paling tinggi dari nasional. Jadi, sifat ekonomi Jabar itu
              ada keunikan," katanya.

              "60 persen industri (manufaktur) ada di Jabar. Jadi dinamika pengupahan, PHK (Pemutusan
              Hubungan Kerja), dan sebagainya, yang paling parah adalah Jabar jika dibandingkan dengan
              provinsi lain," tambahnya.




























                                                           236
   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242