Page 239 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 NOVEMBER 2020
P. 239
INGAT, WAJIB PAJAK TAK DAPAT BLT SUBSIDI GAJI TERMIN II
Bantuan langsung tunai (BLT) subsidi gaji termin kedua mulai disalurkan pada Senin (9/11/2020)
kemarin.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyatakan bahwa jumlah penerima BLT subsidi
gaji berkurang.
Mengapa bisa berkurang? Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah sebelumnya mengatakan,
penerima bantuan subsidi gaji yang termasuk golongan wajib pajak (WP) dipastikan tidak akan
menerima BLT tersebut.
"Nah kalau upahnya di atas itu dan wajib pajak berarti mereka tidak berhak menerima," ujar Ida
pada Jumat (6/11/2020) lalu.
Ida menjelaskan bahwa penyaluran subsidi gaji termin II ini berbeda.
Sebab, data penerima BLT subsidi gaji kali ini dievaluasi oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
Kementerian Keuangan.
Evaluasi data yang dilakukan oleh DJP telah mendapat rekomendasi atau persetujuan dari Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Kementerian Ketenagakerjaan.
"Harus atas rekomendasi dari KPK, kami harus memadankan data penerima program ini dengan
wajib pajak. Karena di peraturan menteri itu mereka yang dilaporkan upahnya di bawah Rp 5
juta," kata Ida.
Ida menyebutkan, BLT subsidi gaji termin II sebesar Rp 1,2 juta, telah disalurkan kepada 2,1
juta lebih pekerja melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
"Kita pastikan termin II subsidi BSU sudah cair hari ini. Siang tadi saya dapat laporan bahwa
data penerima BSU tahap 1 sebanyak 2.180.382 orang sudah diproses ke KPPN," ujar dia.
"Selanjutnya, dari KPPN akan ditransfer ke Bank Penyalur dan disalurkan ke masing-masing
rekening penerima, baik rekening Himbara maupun nonHimbara sama dengan mekanisme
termin pertama," lanjut Ida.
Kemenaker terus berupaya mempercepat proses penyaluran BLT subsidi gaji bagi para pekerja
atau buruh di termin kedua ini.
"Kami upayakan dalam satu minggu bisa diproses dua tahap (batch) langsung sehingga dapat
segera diterima teman-teman pekerja atau buruh untuk membantu daya beli dan konsumsi
masyarakat," ujar dia.
238
