Page 243 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 NOVEMBER 2020

Hal tersebut setelah dilakukan rapat pleno Dewan Pengupahan bersama Asosiasi Pengusaha
Indonesia (Apindo), Komite Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), dan Dinas Penanaman
Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP dan Tenaga Kerja) Kabupaten Bondowoso.
Rapat pleno tersebut digelar di Hotel Palm, Senin (9/11/2020).

Kepala Bidang Hubungan Industrial Dan Jamsosnaker DPMPTSP Dan Naker Bondowoso, Totok
Haryanto, menerangkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi saat ini minus 5,12 % Sehingga
menyebabkan tingkat inflasi menurun karena rendahnya daya beli masyarakat. Akibatnya,
kemampuan perusahaan secara nasional juga ikut menurun. Kalau UMK dihitung sesuai formula
yang ada, mestinya UMK 2021 turun.

" Kalau dipaksakan dengan cara itu, hasilnya pasti turun. Kasihan juga pekerja kita. Sehingga
secara nasional di pusat itu, Kemenaker melalui SE menyesuaikan dengan UMK 2020," jelasnya
saat dikonfirmasi RRI, Selasa (10/11/2020).

Sesuai survei Kebutuhan Hidup Layak KHL), untuk memenuhi kebutuhan tiap bulannya,
masyarakat Bondowoso diketahui menghabiskan sekitar Rp.1,8 juta lebih. Dengan begitu,
besaran UMK 2020 masih bisa mengakomodir KHL pada tahun 2021.

Saat ini, pihaknya menunggu surat keputusan Gubernur Jatim terkait penetapan UMK. Setelah
itu, akan disosialisasikan kepada semua perusahaan di Bondowoso besaran UMK 2021.
" Mungkin akhir November ini sudah ada SK Gubernur," katanya.

Ditambahkannya, dengan penetapan UMK nantinya tidak semua perusahaan mampu
menerapkan UMK yang telah ditetapkan. Karena hal itu tergantung dengan masa kerja karyawan
dan kemampuan keuangan perusahaan masing-masing.

" Tidak mungkin pekerja yang baru masuk, gajinya sama dengan yang sudah sekian lama. Kan
begitu," tambahnya.

Seandainya perusahaan menerapkan ketentuan UMK, maka mereka menyesuaikan dengan
jumlah karyawan. Karena jika dipaksakan, dikhawatirkan justru malah mengurangi jumlah
karyawan. (san).

242