Page 268 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 NOVEMBER 2020
P. 268
prosedur normal, tidak terburu-buru atas nama Covid-19, hasilnya tidak seamburadul ini," tutur
anggota Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman.
Sejak awal, Demokrat menolak pengesahan UU tersebut dan akan mengajukan legislative
review. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono pun mengapresiasi wakilnya
di parlemen. "Saya bangga ketika kita semua menyaksikan sampai last minute, detik-detik
terakhir, kita akhirnya menyatakan walkout" jelasnya.
Rencana legislative review itu didukung kalangan buruh yang kemarin (9/11) kembali berunjuk
rasa di depan kompleks parlemen. "Kami meminta DPR melakukan legislative review untuk
merevisi atau membatalkan UU Cipta Kerja," tegas Presiden KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja
Indonesia) Said Iqbal. Selain itu, buruh meminta DPR memanggil Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah dan mendesak upah minimum 2021 dinaikkan.
Iqbal menegaskan, aksi itu bakal terus dilakukan hingga UU Ciptaker dibatalkan, dicabut, atau
direvisi. Kalangan buruh juga telah mendaftarkan uji materi UU Ciptaker ke Mahkamah Konstitusi
(MK).
Di tempat terpisah, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan bahwa pemerintah
membuka ruang bagi seluruh masyarakat untuk memberikan usul terkait dengan UU Ciptaker.
Saat ini pemerintah merampungkan 40 rancangan peraturan pemerintah (RPP) dan 4 rancangan
peraturan presiden (RPerpres) sebagai peraturan pelaksana UU Ciptaker. (deb/mia/dee/c 14/
byu)
267
