Page 273 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 NOVEMBER 2020
P. 273
UU CIPTA KERJA SOLUSI INDUSTRI SERAP TENAGA KERJA LEBIH OPTIMAL
Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang baru diundangkan diniai
dapat menjadi solusi dalam mengantisipasi bonus demografi yang dialami Indonesia pada 2020
sampai 2030. Melalui UU Cipta Kerja, penduduk usia produktif akan lebih banyak terserap
lapangan kerja secara optimal.
Wakil Kepala Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LD FEB
UI) I Dewa Gede Karma Wisana mengatakan, keberadaan UU Cipta Kerja dinilai mampu
meningkatkan penyerapan tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan
dunia kerja yang semakin kompetitif.
"UU Cipta Kerja baru di launching, belum akan berdampak tahun ini secara signifikan. Tapi dari
sisi ide, konsep, dan semangatnya ingin membuka ruang penyerapan tenaga kerja yang lebih
optimal atau lebih besar. Intinya, UU ini memberikan ruang kepada industri untuk merekrut
tenaga kerja yang lebih banyak," kata Wisana di Jakarta, Selasa (10/11).
Menurut dia, ada beberapa mekanisme untuk menyerap tenaga kerja yang lebih optimal.
Pertama, ada beberapa klaster yang dibahas secara simultan di UU Cipta Kerja sehingga
beberapa aspek dalam pembukaan unit usaha, investasi, peluang bisnis yang dibangun menjadi
lebih jelas dan lebih sinergis.
Selain itu, dalam UU tersebut juga merevisi soal aturan perizinan usaha, aturan ketenagakerjaan,
aturan permodalan investasi, aturan lingkungan meskipun masih ada perdebatan. "Jadi UU Ini
mengatur beberapa aspek secara simultan," kata Doktor Ilmu Ekonomi dari Australian National
University (ANU) Australia tersebut.
Khusus di ketenagakerjaan, lanjut dia, ada beberapa aspek yang selama ini dianggap menjadi
biaya bagi industri, perusahaan, dan investor juga diatur ulang. Kedepannya, ada ruang untuk
meningkatkan proteksi atau perlindungan ke pekerja tidak hanya menjadi ranah pemerintah
ataupun ranah industri lewat Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
Dia juga menyoroti pasal-pasal UU Cipta Kerja yang jarang dibahas. Dia mencontohkan dalam
UU tenaga kerja lama tidak disebutkan tentang kontrak bagi pekerja outsourcing . "Kalau di UU
yang sekarang, pekerja outsourcing harus memiliki kontrak dan dinyatakan jelas apakah PKWT
atau PKWTT. Jadi semangat perlindungan ke pekerja khususnya tenaga outsourcing menjadi
perhatian di UU Cipta kerja," kata dia.
Saat ini, yang perlu dipastikan dalam UU Cipta Kerja ada dua hal, pertama dari sisi legal atau
prosedur hukumnya, yaitu peraturan pemerintah yang mendukung UU tersebut. Kedua, dari sisi
pekerjanya perlu disiapkan dan dipastikan bahwa tenaga kerjanya mendapatkan asupan skill,
disediakan ruang-ruang tempat pendidikan, pelatihan, dan akses untuk meningkatkan
keterampilan agar mampu diserap oleh industri.
"Lewat UU Cipta Kerja, industri akan menyerap tenaga kerja lebih banyak. Tapi tenaga kerjanya
harus terlatih, bisa dilatih, mau dilatih, punya tepat pelatihan, dan dilatih dengan baik untuk
masuk ke pasar kerja atau industri kerja," pungkasnya.
Editor : Aris Cahyadi (aris_cahyadi@investor.co.id).
272
