Page 275 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 NOVEMBER 2020
P. 275
Ringkasan
Pencairan bansos tunai ( BLT ) subsidi gaji pekerja tahap kedua sebesar Rp1,2 juta mulai
dilakukan pada awal pekan ini. Kebijakan tersebut merupakan lanjutan dari pencairan tahap
pertama bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp5 juta yang telah diterima sepanjang Oktober lalu.
Total target 15,7 juta pekerja akan mendapat Rp2,4 juta untuk meringankan beban pengeluaran
mereka di tengah pandemi corona atau covid-19.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah bilang pemerintah sengaja memberi bantuan kepada para
pekerja kelas menengah ke bawah ini karena mereka juga tertekan di tengah pandemi, meski
masih dianggap cukup mampu.
BLT SUBSIDI GAJI SALAH SASARAN, RODA EKONOMI BISA MACET
Pencairan bansos tunai ( BLT ) subsidi gaji pekerja tahap kedua sebesar Rp1,2 juta mulai
dilakukan pada awal pekan ini. Kebijakan tersebut merupakan lanjutan dari pencairan tahap
pertama bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp5 juta yang telah diterima sepanjang Oktober lalu.
Total target 15,7 juta pekerja akan mendapat Rp2,4 juta untuk meringankan beban pengeluaran
mereka di tengah pandemi corona atau covid-19.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah bilang pemerintah sengaja memberi bantuan kepada para
pekerja kelas menengah ke bawah ini karena mereka juga tertekan di tengah pandemi, meski
masih dianggap cukup mampu.
"Ini untuk membantu daya beli dan konsumsi masyarakat," ungkap Ida, beberapa waktu lalu.
Kendati begitu, Ida menyatakan pencairan BLT subsidi gaji gelombang kedua mungkin akan lebih
sedikit dari sebelumnya. Hal ini sejalan dengan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) yang minta agar data pekerja di program BLT subsidi gaji disinkronkan dengan data
perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
Sebab, menurut evaluasi, ada penerima BLT subsidi gaji yang berpenghasilan di atas Rp5 juta.
Artinya, bansos yang diberikan tidak tepat sasaran.
"Jadi kemarin KPK merekomendasikan agar datanya dipadankan dengan wajib pajak, ternyata
ditemukan ada yang gajinya di atas Rp5 juta," ucapnya.
Namun, Ida mengklaim mayoritas penerima tetap mereka yang bergaji di bawah Rp5 juta. Hanya
saja dengan hasil pemantauan ini, kemungkinan penerima yang tidak sesuai tidak akan diberi
subsidi gaji lagi, sehingga pencairan akan lebih sedikit. Kondisi ini rupanya tak membuat Ekonom
INDEF Tauhid Ahmad kaget. Menurut dia, kesadaran untuk sinkronisasi data pekerja, gaji, dan
perpajakan pasti telah disadari oleh pemerintah.
"Tapi karena kemarin buru-buru, yang penting segera beri program bantuan ke masyarakat,
akhirnya tidak menjadi kriteria, verifikasi cleaning dan clearing yang butuh proses panjang dan
sudah disadari jadi diabaikan," ujar Tauhid kepada CNNIndonesia.com, Selasa (10/11).
Pada kondisi ini, menurutnya, pemerintah tentu bisa berkilah bahwa pemberian bansos memang
mau tidak mau harus cepat dilakukan, meski ada kekurangan. Bahkan, bisa pula ditutupi dengan
'tameng' kekurangan diminimalisir sembari berjalan.
"Karena kalau tidak, dampak ekonominya kecil, itu tidak lari ke konsumsi, tidak lari ke nongkrong,
makanan, minuman, pulsa, tapi jadi disimpan untuk jaga-jaga, mengendap di bank," tuturnya.
274
