Page 270 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 NOVEMBER 2020
P. 270
Ringkasan
- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, saat ini ada 324 perusahaan
yang memiliki Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI).
"Saya minta, para Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang telah memiliki
SIP3MI itu bekerja sebaik-baiknya dan profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggung
jawab," pesan Ida.
MENAKER MINTA P3MI YANG MILIKI IZIN BEKERJA PROFESIONAL
- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, saat ini ada 324 perusahaan
yang memiliki Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI).
"Saya minta, para Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang telah memiliki
SIP3MI itu bekerja sebaik-baiknya dan profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggung
jawab," pesan Ida.
Hal tersebut diungkapkan Ida dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Kinerja Penempatan dan
Perlindungan P3MI dan sosialisasi Peraturan P3MI di Jakarta, Senin (9/11/2020).
Ida menyatakan berdasarkan data lima tahun terakhir, terdapat 86 P3MI yang dapat
menyalurkan atau menempatkan 4.000 lebih Pekerja Migran Indonesia ( PMI ).
Tak hanya itu, lanjut Ida, ada pula 72 P3MI yang mampu menempatkan 2.000 hingga 4.000
PMI.
Namun, masih ada sekitar 40 P3MI yang tidak menempatkan sama sekali.
Menaker Ida memahami, setiap P3MI dalam memulai usahanya memiliki latar belakang berbeda-
beda.
Sebagai contoh, ada P3MI yang menempatkan PMI murni karena profesionalisme bisnis. Ada
pula karena kedekatan emosional dengan mitra usaha maupun pengguna di negara penempatan
.
Untuk itu, Ida meminta P3MI agar dapat lebih inovatif dan kreatif dalam melakukan perluasan
usaha penempatan.
"Tidak hanya untuk satu wilayah tertentu, tetapi juga mampu mencari peluang pasar kerja bagai
PMI di wilayah lainnya, seperti ke wilayah Eropa dan Amerika, " ujar Menaker Ida.
Dari sisi regulasi, Ida mengungkapkan, pemerintah terus berupaya menyelesaikan aturan
turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2017 tentang PMI.
Sebagai informasi UU tersebut hingga kini masih menyisakan dua Rancangan Peraturan
Pemerintah (RPP).
Dua rancangan RPP itu, yakni RPP Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan RPP
Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran serta Awak Kapal Perikanan Migran.
"Selain RPP, masih ada satu Rancangan Peraturan Presiden (Perpres dan Wewenang Atase
Ketenagakerjaan," imbuhnya.
Pada kesempatan yang sama, Ida mengungkapkan, acara Rakor ini merupakan sarana
silaturahmi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dengan P3MI.
269
