Page 284 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 NOVEMBER 2020
P. 284
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan pencairan BLT subsidi gaji
gelombang 2 untuk periode November-Desember telah dimulai sejak Senin kemarin, 9 November
2020.
Ida memastikan bahwa jumlah BLT BPJS Ketenagakerjaan yang dicairkan akan sama dengan
termin pertama yaitu Rp 1,2 juta yang sebelumnya sudah diterima para pekerja yang memenuhi
syarat menerima bantuan subsidi upah (BSU).
CEK SALDO REKENING, BLT SUBSIDI GAJI GELOMBANG 2 SUDAH MULAI
DICAIRKAN
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan pencairan BLT subsidi gaji
gelombang 2 untuk periode November-Desember telah dimulai sejak Senin kemarin, 9 November
2020.
Ida memastikan bahwa jumlah BLT BPJS Ketenagakerjaan yang dicairkan akan sama dengan
termin pertama yaitu Rp 1,2 juta yang sebelumnya sudah diterima para pekerja yang memenuhi
syarat menerima bantuan subsidi upah (BSU).
"Kita pastikan termin II BSU sudah cair hari ini. Siang tadi saya dapat laporan bahwa data
penerima BSU tahap I sebanyak 2.180.382 orang sudah diproses ke KPPN," kata Ida dilansir dari
Antara, Selasa (10/11/2020).
Namun yang perlu diketahui, pencairan BLT subsidi gaji gelombang 2 tak dilakukan serentak.
Karena proses pencairannya harus melewati verifikasi dan validasi di BP Jamsostek dan
Kemnaker.
Selain itu, proses transfer ke rekening juga dilakukan melalui bank Himbara atau bank BUMN
sebelum kemudian ditransfer ke masing-masing rekening penerima, termasuk pemilik rekening
bank swasta. Pada pencairan subsidi gaji gelombang pertama, pencairannya dilakukan bertahap
dalam beberapa minggu kepada jutaan pekerja.
"Selanjutnya akan ditransfer ke bank penyalur dan dicairkan ke masing-masing rekening
penerima baik rekening Himbara maupun non-Himbara sama dengan mekanisme termin
pertama," kata Ida.
Ia memastikan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan terus berupaya
mempercepat proses pencairan BLT subsidi gaji gelombang 2 bagi pekerja dengan pendapatan
di bawah Rp 5 juta itu. Ia mengupayakan agar dalam satu pekan bisa diproses dua tahap
langsung.
Proses penyaluran bantuan BPJS Ketenagakerjaan termin II sendiri berbeda dengan sebelumnya
karena atas rekomendasi dari KPK terhadap penyaluran BSU, perlu dilakukan pemadanan data
dengan data wajib pajak. Proses itu juga merupakan bagian dari evaluasi penyaluran BSU agar
tepat sasaran.
"Kami mendapat rekomendasi dari KPK bahwa diperlukan adanya pemadanan data penerima
BSU dengan data pajak yang ada di Direktorat Jenderal Pajak (DJP)," ungkap Ida.
"Oleh sebab itu, setelah pembayaran termin I selesai sekitar dua minggu lalu, Kemnaker bersama
BPJS Ketenagakerjaan saling berkoordinasi dengan DJP untuk melakukan pemadanan data.
Alhamdulillah hasil nya sudah kami terima hari Jumat lalu dan dapat kami jadikan dasar untuk
proses pembayaran termin II hari ini," ujar Ida lagi.
283
