Page 76 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 NOVEMBER 2020

Yang artinya tidak ada kenaikan ditahun depan. Dimana rekomendasi tersebut diberikan kepada
Bupati Bondowoso untuk kemudian diusulkan kepada Gubernur Jawa Timur.
Hal itu diketahui setelah dilakukan rapat pleno Dewan Pengupahan bersama Asosiasi Pengusaha
Indonesia (Apindo), Komite Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), dan Dinas Penanaman
Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP dan Tenaga Kerja) Kabupaten Bondowoso.
Rapat pleno tersebut digelar di Hotel Palm pada, Senin (9/11) kemarin.

Kepala Bidang Hubungan Industrial Dan Jamsosnaker DPMPTSP Dan Naker Bondowoso, Totok
Haryanto saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (10/11), menjelaskan, bahwa tingkat pertumbuhan
ekonomi saat ini mengalami penurunan, yakni mencapai minus 5,12 %.

Hal tersebut kata dia, menyebabkan tingkat inflasi mengalami penurunan karena rendahnya daya
beli masyarakat. Yang pula mengakibatkan, kemampuan perusahaan secara nasional secara
otomatis juga ikut menurun. Karena jika UMK dihitung sesuai dengan formula yang ada,
semestinya UMK pada 2021 turun.
"Kalau dipaksakan dengan cara itu, hasilnya pasti turun. Kasihan juga pekerja kita. Sehingga
secara nasional di pusat itu, Kemenaker melalui SE menyesuaikan dengan UMK 2020," jelasnya.

Totok Haryanto menerangkan, sesuai survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL), untuk memenuhi
kebutuhan tiap bulannya, masyarakat Bondowoso diketahui menghabiskan sekitar Rp.1,8 juta
lebih. Dengan begitu, besaran UMK 2020 masih bisa mengakomodir KHL pada tahun 2021
mendatang.

Ia pun mengaku, jika saat ini pihaknya menunggu surat keputusan Gubernur Jatim terkait
penetapan UMK. Setelah itu, akan disosialisasikan kepada semua perusahaan di Bondowoso
besaran UMK 2021. Yang dimungkinkan pada akhir bulan November 2020 sudah ada SK
Gubernur Jawa Timur.

"Mungkin akhir November ini sudah ada SK Gubernur," urainya.

Disamping itu, dengan penetapan UMK nantinya tidak semua perusahaan mampu menerapkan
UMK yang telah ditetapkan. Kata Totok, karena adanya hal yang tergantung dengan masa kerja
karyawan dan kemampuan keuangan perusahaan masing-masing.

"Tidak mungkin pekerja yang baru masuk, gajinya sama dengan yang sudah sekian lama. Kan
begitu," terangnya.
Namun seandainya pihak perusahaan dapat menerapkan ketentuan UMK, maka mereka
menyesuaikan dengan jumlah karyawan. Karena jika dipaksakan, dikhawatirkan justru akan
mengurangi jumlah karyawan diperusahaan tersebut.[san].

75