Page 207 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 APRIL 2021
P. 207

"Ada sebagian yang sudah mulai membaik sesuai perhitungan Break Even Point (BEP). Namun
              pada umumnya ini masih di bawah BEP tapi itu lebih penting dari pada perusahaan berhenti
              sama sekali," katanya.

              Selain itu, menurut Endro, THR belum bisa dijadikan acuan untuk pemulihan ekonomi nasional
              karena sifatnya yang hanya sementara.

              "Di aturannya, yang tidak mampu membayar THR lapor ke Pemda dan berdialog dengan pekerja,
              tetapi kan pemerintah tidak memberikan dispensasi selain harus membayarnya maksimal 1 hari
              sebelum lebaran. Artinya tidak boleh tidak memberikan THR," imbuhnya.

              Menghadapi  situasi  saat  ini,  dia  menyarankan  perusahaan  yang  betul-betul  tidak  sanggup
              membayar THR melakukan perundingan dengan pekerja dan pihak manajemen sebagai pelaku
              yang mengerti kondisi perusahaan.

              "Jadi meski pemberian THR tidak penuh seperti aturan pusat, intinya tetap ada semampunya
              perusahaan tersebut," urainya.

              Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Batu mengimbau kepada seluruh perusahaan yang
              berada di Kota Batu memberikan THR kepada karyawannya tepat waktu.

              Wakil Ketua Apindo Kota Batu, Krisnanto mengatakan, pihaknya akan mendorong perusahaan
              yang berada di Kota Batu agar memenuhi hak THR karyawannya.

              Terlebih keputusan itu sudah diatur dalam SE Menaker.

              Meski begitu, jumlah THR yang dibayarkan kepada karyawan sebaiknya menyesuaikan dengan
              kemampuan keuangan perusahaan.

              Dikatakannya, sebagian besar anggota Apindo Kota Batu bergerak di bidang pariwisata yang
              terpukul parah akibat pandemi.

              "Kalau untuk masalah itu (jumlah THR, Red), kami kembalikan kepada anggota kami karena
              secara umum geraknya di pariwisata. Dengan kondisi seperti ini, apalagi ada dilarangnya mudik,
              sangat  berpengaruh  sekali  terhadap  usaha  pariwisata.  Kami  kembalikan  dengan  kebijakan
              manajemen melalui bipartit," paparnya.

              Kalaupun tidak ada titik temu, ada mekanisme penangguhan yang dapat dikoordinasikan dengan
              Pemkot Batu .

              Menurut Krisnanto, jikalaupun ada perusahaan yang mampu membayar THR 50 persen dari nilai
              semestinya, itu sudah bagus.

              "Itu sudah cukup bagus bisa memberikan 50 persen," katanya.

              Di masa pandemi ini, Krisnanto sangat memahami kondisi perusahaan saat ini.

              Apalagi yang sangat terdampak adalah perusahaan yang di sektor pariwisata.

              "Kami  sangat  memahami  kondisi  ini.  Apalagi  ada  kebijakan  larangan  mudik,  yang  justru
              membuat  pendapatan  mereka  menurun.  Akan  tetapi,  kebijakan  itu  perlu  diberlakukan  bagi
              keselamatan dan keamanan bersama. Semoga para karyawan memahami kondisi ini," ujarnya
              Dikonfirmasi  sebelumnya,  Pemkot  Batu  mengimbau  agar  perusahaan  tidak  memberikan
              Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerjanya dengan cara dicicil.

              Mekanisme pelaksanaan pemberian THR keagamaan bagi pekerja telah diatur dalam SE Menaker
              Nomor M/6/HK.04/IV/2021.

                                                           206
   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212