Page 208 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 APRIL 2021
P. 208
Kepala Bidang Tenaga Kerja, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja ( DPMPTSP-TK ) Kota Batu, Adiek Iman Santoso menjelaskan, perusahaan diimbau
melaksanakan SE tersebut dengan tertib. Salah satunya tidak mencicil THR .
Dedek, sapaannya, menyampaikan ada tiga poin yang harus dijalankan pemerintah daerah untuk
memberi kepastian hukum dan mengantisipasi hambatan pelaksanaan THR 2021, di antaranya
penegakan hukum terhadap pelanggaran pemberian THR .
Berikutnya, pembentukan posko pelaksanaan THR .
"Lalu melaporkan data pelaksanaan THR keagamaan 2021 dan tindak lanjut pemerintah daerah
ke Kemenaker," ujarnya.
SE Menaker itu telah diterimanya pada 16 April.
Selanjutnya akan disampaikan ke Wali Kota Batu untuk teknis pelaksanaan yang disesuaikan
dengan kondisi daerah masing-masing.
Hal itu agar pelaksanaan koordinasi efektif antara pemerintah pusat hingga daerah.
Terkait skema pembayaran THR tahun ini, berbeda dengan tahun 2020.
Pada tahun 2020 lalu, pemberian THR bisa dilakukan secara mengangsur karena kondisi
perekonomian yang goncang akibat pandemi.
Sedangkan di tahun ini pemberian harus dilakukan secara penuh dan tepat waktu.
"Perusahaan di Kota Batu tak boleh mencicil THR tahun 2021. Lantaran pemerintah pusat menilai
kondisinya sudah berangsur-angsur membaik. Pembayaran juga harus dilakukan maksimal tujuh
hari sebelum hari raya keagamaan," tutur dia.
Ada sanksi bagi yang melakukan pelanggaran pembayaran THR keagamaan.
Jika perusahaan terlambat membayar THR, maka perusahaan akan diberikan denda sebesar lima
persen dari total THR yang harus dibayarkan.
Denda itu akan disalurkan untuk kesejahteraan pekerja.
Pengenaan denda tidak menghapus kewajiban pemberi kerja untuk memberikan THR
207
