Page 213 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 APRIL 2021
P. 213
"Laporan harus otentik dan dapat dibuktikan. Lalu segera dibangun dialog yang produktif, efektif
dan kekeluargaan antara pihak pekerja dan perusahaan. Kemudian, sudah ada mekanisme
sanksi bagi perusahaan yang ingkar atau lalai tidak membayarkan THR ke pekerja," tegasnya.
Sebagai informasi, pemerintah telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021
tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2021 bagi
Pekerja/Buruh di Perusahaan pada Senin (12/4).
Dalam SE tersebut, para perusahaan diminta untuk membayar THR penuh paling lama 7 hari
sebelum hari raya keagamaan. Posko THR di 34 provinsi juga sudah siap melayani laporan dan
mediasi tenaga kerja dan pelaku usaha.
Meskipun demikian, pemerintah memberikan kelonggaran bagi perusahaan yang masih
terdampak pandemi Covid-19 dan tak mampu membayar THR sesuai waktu yang ditentukan,
yakni dengan membayar THR maksimal H-1 lebaran.
Dengan catatan, pengusaha harus melakukan dialog dengan pekerja untuk mencapai
kesepakatan berdasarkan laporan keuangan yang transparan dan dilaporkan secara tertulis
kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat sebelum H-7 Lebaran.
Pemerintah juga sudah meminta para gubernur, bupati, dan wali kota agar memberi sanksi yang
berlaku kepada para pengusaha yang melakukan pelanggaran pelaksanaan THR Keagamaan
2021.
212
