Page 222 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 APRIL 2021
P. 222
Dengan catatan, pengusaha harus melakukan dialog dengan pekerja untuk mencapai
kesepakatan berdasarkan laporan keuangan yang transparan dan dilaporkan secara tertulis
kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat sebelum H-7 lebaran. Pemerintah juga sudah meminta
para gubernur, bupati, dan wali kota agar memberi sanksi yang berlaku kepada para pengusaha
yang melakukan pelanggaran pelaksanaan THR Keagamaan 2021.
Aturan Pemerintah.
Sebagai informasi, pemerintah telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021
tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2021 bagi
Pekerja/Buruh di Perusahaan pada Senin (12/4). Dalam SE tersebut, para perusahaan diminta
untuk membayar THR penuh paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Posko THR di 34
provinsi juga sudah siap melayani laporan dan mediasi tenaga kerja dan pelaku usaha.
Meskipun demikian, pemerintah memberikan kelonggaran bagi perusahaan yang masih
terdampak pandemi Covid-19 dan tak mampu membayar THR sesuai waktu yang ditentukan,
yakni dengan membayar THR maksimal H-1 lebaran.
Dengan catatan, pengusaha harus melakukan dialog dengan pekerja untuk mencapai
kesepakatan berdasarkan laporan keuangan yang transparan dan dilaporkan secara tertulis
kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat sebelum H-7 lebaran. Pemerintah juga sudah meminta
para gubernur, bupati, dan wali kota agar memberi sanksi yang berlaku kepada para pengusaha
yang melakukan pelanggaran pelaksanaan THR Keagamaan 2021. [idr]
221
