Page 362 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 APRIL 2021
P. 362
"Karena kami ingin MK mencabut PP turunan UU Cipta Kerja atau OmnibusLaw, khususnya
klaster ketenagakerjaan. Kami harap hakim MK mendengarkan, antara lain hilangnya kepastian
pendapatan," ucapnya dalam konferensi pers virtual, Selasa (27/4).
Said menjelaskan hilangnya kepastian pendapatan para buruh tercermin dalam pengertian
bahwa Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dapat diputuskan oleh gubernur. Menurutnya kata
'dapat' menunjukkan ketidakpastian karena gubernur juga tidak bisa menetapkan.
"Tidak ada kepastian, karena menggunakan kata-kata 'dapat'. Berarti tidakada kepastian,
kembali kepada rezim upah murah," ucapnya.
Jika gubernur tidak bisa menetapkan maka yang diberlakukan adalah Upah Minimum Provinsi
(UMP). Said menilai jika UMP yang diberlakukan maka upah yang diterima para buruh yang
tadinya secara sektoral akan turun jauh.
Dia mencontohkan UMK di wilayah Bekasi Rp 4,9 juta, Purwakarta Rp 4,5 juta dan Karawang Rp
4,9 juta. Upah itu akan turun menjadi Rp 1,8 juta karena mengikuti besaran UMP Jawa Barat.
"Ini memberikan ketidakpastian upah, no income security. Ini diperparah lagi dengan Upah
Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) untuk tahun 2021 yang belum dipastikan. Ini berarti
dengan hilangnya UMSK, UMSK tahun 2020 di Bekasi dan Karawang itu Rp 5,2 juta, UMK 2021
Rp 4,9 juta, turun dong karena UMSK tidak diberlakukan," tutupnya, (detik/red)
361
