Page 358 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 APRIL 2021
P. 358
Sementara, Politikus PKB ini meminta kepada seluruh gubernur dan bupati/wali kota mengambil
kebijakan atau langkah bagi perusahaan yang masih terdampak pandemi covid-19 dan berakibat
tidak mampu membayar Ida menyatakan gubernur dan bupati/wali kota harus memberikan
solusi dengan mewajibkan pengusaha melakukan dialog dengan pekerja. Hal ini perlu dilakukan
untuk mencapai kesepakatan tertulis yang dilaksanakan secara kekeluargaan.
Dalam kesepakatan itu, sambung Ida, harus memuat soal waktu pembayaran THR dengan syarat
paling lambat dibayar h-1 Lebaran. Kesepakatan itu juga harus memuat laporan keuangan
perusahaan secara transparan.
"Laporan keuangan tersebut selanjutnya dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan setempat paling
lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan," ucap Ida.
Namun, ia menegaskan bahwa kesepakatan tersebut tak menghilangkan kewajiban pengusaha
untuk membayar THR dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, Ida juga meminta gubernur dan bupati/wali kota agar melakukan tindakan hukum
sesuai kewenangan jika ada pelanggaran pemberian THR.
Penegakan hukum yang dimaksud dengan memperhatikan rekomendasi dari hasil pemeriksaan
pengawas ketenagakerjaan.
"Langkah lain yang kami minta, yaitu melaporkan data pelaksanaan THR 2021 dan tindak lanjut
yang telah dilakukan ke Kementerian Ketenagakerjaan," jelas Ida.
Sementara itu, pengawasan ketenagakerjaan dari Dinas Ketenagakerjaan Provinsi akan
mendorong pengusaha yang benar-benar tak mampu membayar THR untuk melakukan dialog
dengan pekerja.
Dialog itu diperlukan untuk menyepakati pelaksanaan pembayaran THR dengan menyesuaikan
kondisi perusahaan dan aturan pemerintah.
Ida menambahkan jika terjadi pembayaran THR di bawah ketentuan peraturan perundang-
undangan, maka pegawai pengawas akan melakukan pengawasan pelaksanaan pembayaran
THR.
Pengawasan ini berupa nota pemeriksaan sampai dengan rekomendasi kepada gubernur atau
wali kota/bupati setempat untuk pengenaan sanksi administratif.
357
