Page 354 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 APRIL 2021
P. 354
Hari Raya atau THR Idul Fitri tahun 2021 bagi pekerja atau buruh di seluruh perusahaan yang
ada di Kabupaten Pelalawan.
SE pemberitaan THR pekerja itu diteken pada Senin (27/4/2021) lalu atau hari pertama bupati
bekerja pasca pelantikan.
SE nomor 560/DISNAKER/2021/032 itu ditujukan kepada semua pimpinan perusahaan.
Surat itu merupakan tindak lanjut dari SE Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Republik
Indonesia nomor M/6/HK.04/lV/2021 tanggal 12 April lalu.
"Pak Bupati sudah meneken surat edaran tentang pembayaran THR pekerja yang ada di
perusahaan," ungkap Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja (Disnaker)
Pelalawan, Iskandar kepada Tribunpekanbaru.com Rabu (28/4/2021).
" Kita akan sebarkan ke seluruh perusahaan di Pelalawan," imbuhnya.
Dalam SE Bupati Zukri itu ada tiga poin yang ditekankan kepada perusahaan diantaranya
pembayaran THP pekerja paling lambat tujuh hari sebelum hari Raya Idul Fitri.
Kemudian besaran THP yang diberikan juga diatur yakni pekerja yang mempunyai masa kerja
12 bukan secara terus menerus atau lebih diberikan satu bulan upah.
Namun pekerja yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus tetapi kurang
dari 12 bulan diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan.
Selain itu, lanjut Iskandar, perusahaan yang masih terdampak Covid-19 dan berakibat tidak
mampu memberikan THP keagamaan tahun 2021 sesuai waktu yang ditentukan dalam peraturan
perundangan-undangan juga diatur.
Pengusaha wajib melakukan dialog dengan pekerja untuk mencapai kesepakatan secara
kekeluargaan dengan itikad baik.
Kemudian dimuat secara tertulis dengan syarat pembayaran THR paling lambat sebelum hari
raya keagamaan tahun 2021.
"Perusahaan dalam kategori ini, diminta menunjukan bukti jika mereka tidak mampu membayar
THR secara tepat waktu," terangnya.
" Tentu berdasarkan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan," tambah Iskandar.
Selain itu, pengusaha dan pekerja yang telah sepakat terkait pembayaran THR harus melaporkan
ke Disnaker.
Mengantisipasi perusahaan yang lepas dari kewajibannya membayar THR pekerja.
( Tribunpekanbaru.com / Johannes Wowor Tanjung ).
353
