Page 351 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 APRIL 2021
P. 351
Judul Perusahaan Diminta Kirim Laporan Pelaksanaan THR
Nama Media radarpekalongan.co.id
Newstrend Posko THR 2021
Halaman/URL https://radarpekalongan.co.id/131525/perusahaan-diminta-kirim-
laporan-pelaksanaan-thr/
Jurnalis Admin 3
Tanggal 2021-04-28 11:40:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Slamet Hariyadi (Kepala Dinperinaker) Kami sudah menerima surat edaran dari
Kemenaker yang intinya bahwa THR harus dibayarkan sesuai dengan aturan. Kami sudah
edarkan juga surat tersebut ke semua perusahaan di Kota Pekalongan. Kami mengingatkan agar
pengusaha bisa melaksanakan aturan tersebut
negative - Slamet Hariyadi (Kepala Dinperinaker) Untuk pengaduan, Dinperinaker juga membuka
posko. Sehingga bagi pekerja yang dalam pembayaran THR-nya ada permasalahan bisa
mengadukan ke kami. Kami akan upayakan untuk mediasi. Jika ditemui pelanggaran, penindakan
menjadi kewenangan di Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi
Ringkasan
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker) Kota Pekalongan telah mengirimkan surat
edaran ke semua perusahaan terkait pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR).
“Kami sudah menerima surat edaran dari Kemenaker yang intinya bahwa THR harus dibayarkan
sesuai dengan aturan. Kami sudah edarkan juga surat tersebut ke semua perusahaan di Kota
Pekalongan. Kami mengingatkan agar pengusaha bisa melaksanakan aturan tersebut,” ungkap
Kepala Dinperinaker, Slamet Hariyadi.
PERUSAHAAN DIMINTA KIRIM LAPORAN PELAKSANAAN THR
KOTA – Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker) Kota Pekalongan telah
mengirimkan surat edaran ke semua perusahaan terkait pelaksanaan pembayaran Tunjangan
Hari Raya (THR).
“Kami sudah menerima surat edaran dari Kemenaker yang intinya bahwa THR harus dibayarkan
sesuai dengan aturan. Kami sudah edarkan juga surat tersebut ke semua perusahaan di Kota
Pekalongan. Kami mengingatkan agar pengusaha bisa melaksanakan aturan tersebut,” ungkap
Kepala Dinperinaker, Slamet Hariyadi.
350
