Page 356 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 APRIL 2021
P. 356
CARA MENGHITUNG THR YANG BELUM 1 TAHUN SESUAI PP THR 2021
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Banyak pertanyaan muncul, apakah karyawan baru atau karyawan
harian berhak mendapat THR? Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan, sesuai aturan
pekerja dengan status outsourcing (alih daya), kontrak, ataupun pekerja tetap (PKWT dan
PKWTT) berhak menerima tunjangan hari raya (THR) keagamaan.
Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos)
Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan, terdapat tiga jenis pekerja/buruh yang berhak
memperoleh THR keagamaan.
Pertama, pekerja /buruh berdasarkan PKWT (perjanjian kerja waktu tertentu) atau PKWTT
(perjanjian kerja waktu tidak tertentu) yang memiliki masa kerja 1 bulan secara menerus atau
lebih.
Kedua, pekerja/buruh berdasarkan PKWTT yang mengalami PHK oleh pengusaha terhitung sejak
H-30 hari sebelum hari raya keagamaan. Ketiga, pekerja/buruh yang dipindahkan ke perusahaan
lain dengan masa kerja berlanjut, apabila dari perusahaan lama belum mendapatkan THR.
" THR wajib dibayar penuh dan tepat waktu. Dalam pembayaran THR tidak ada perbedaan status
kerja. Para pekerja outsourcing maupun pekerja kontrak, asalkan telah bekerja selama 1 bulan
atau lebih dan masih memiliki hubungan kerja pada saat hari keagamaan berlangsung, maka
berhak mendapatkan THR juga," kata Indah dalam keterangan tertulis, Minggu 25 April 2021.
Dia mengatakan, ketentuan besarnya THR berdasarkan peraturan THR keagamaan adalah 1
bulan upah untuk pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus
atau lebih, sedangkan pekerja/buruh yang masa kerjanya 1 bulan secara terus menerus sampai
dengan kurang dari 12 bulan, berhak mendapat THR yang dihitung secara proporsional sesuai
masa kerjanya.
Penghitungan upah sebulan yakni upah tanpa tunjangan yang merupakan upah bersih (clean
wages) atau upah pokok termasuk tunjangan tetap. Dalam hal upah terdiri dari upah pokok dan
tunjangan tidak tetap maka perhitungan THR dihitung berdasarkan upah pokok.
"Dari perhitungan upah tersebut, tidak menutup kemungkinan perusahaan juga dapat
memberikan THR yang nilainya lebih besar dari peraturan perundang-undangan, dimana hal
tersebut terlebih dahulu ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau
perjanjian kerja bersama atau kebiasaan yang selama ini memang telah dilakukan oleh
perusahaan," terang Indah.
Sedangkan pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian, upah satu bulan
dihitung melalui dua ketentuan. Yakni memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih (rata-rata upah
yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya) dan masa kerja kurang dari 12 bulan
(rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja).
Adapun, sesuai dengan Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan
Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di
Perusahaan, pengusaha diwajibkan untuk memberi THR Keagamaan secara penuh kepada
pekerja/buruhnya pada H-7 Lebaran.
"THR Keagamaan wajib diberikan dalam bentuk uang rupiah dan paling lambat 7 hari sebelum
hari raya keagamaan," lanjut Indah.
Artikel ini telah tayang sebelumnya di kontan.id dengan judul Kemnaker: pekerja kontrak dan
outsourcing berhak terima THR.
355
