Page 350 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 APRIL 2021
P. 350

PEMKOT TANGERANG DIRIKAN POS PENGAWASAN THR

              Tangerang,  -  Mendekati  lebaran  2021,  posko  pengawasan  pengaduan  Tunjangan  Hari  Raya
              (THR)  mulai  didirikan.  Seperti  yang  dilakukan  Pemerintah  Kota  (Pemkot)  Tangerang  melalui
              Dinas  Ketenagakerjaan  (Disnaker)  membuka  Posko  Pengaduan  Tunjangan  Hari  Raya  (THR)
              hingga 10 Mei 2021.

              "Posko Pengaduan THR sudah kami buka sejak 19 April hingga 10 Mei mendatang. Sejauh ini,
              Disnaker telah menyosialisasikan hak-hak tenaga kerja, melalui Surat Edaran Kementerian ke
              3.752 perusahaan di Kota Tangerang," kata Kepala Disnaker Kota Tangerang Moh Rakhmansyah
              dalam keterangannya di Tangerang, Selasa, (27/4/2021).

              Ia mengatakan masyarakat yang ingin datang membuat laporan harus menerapkan protokol
              kesehatan, seperti memakai masker dan datang langsung ke posko yang berlokasi di lantai 2
              gedung Disnaker setempat itu.

              "Bagi  para  tenaga  pekerja  di  Kota Tangerang  yang  memiliki  keluhan  akan  terkait  THR.  Bisa
              melakukan pengaduan atau diskusi ke Kantor Disnaker, ada 10 petugas Disnaker yang akan
              melayani, menampung dan menindaklanjuti," katanya.

              Rakhmansyah  mengatakan  pelaporan  yang  disampaikan  pekerja  kepada  Disnaker  akan
              ditindaklanjuti dengan proses mediasi melalui pemanggilan perusahaan tersebut."Jika ada proses
              lanjutan maka akan ditindak lanjuti Disnaker Provinsi Banten," katanya.

              Berdasarkan    Surat   Edaran    Menteri   Ketenagakerjaan    Republik    Indonesia   Nomor
              M/6/HK.04/IV/2021, THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari
              raya."Sedangkan bagi perusahaan yang masih terdampak pandemi dan berakibat tidak mampu
              memberikan  THR,  dapat  melakukan  dialog  dengan  pekerja  untuk  mencapai  kesepakatan
              kekeluargaan," katanya.

              Hal  itu,  lanjut  Rakhmansyah,  dapat  dilakukan  dengan  menunjukkan  bukti  ketidakmampuan
              membayar THR tepat waktu, berdasarkan laporan keuangan yang transparan dan melaporkan
              hasil  kesepakatan  tersebut  ke  pihak  Disnaker."Namun  itu  tidak  menghilangkan  kewajiban
              perusahaan membayar THR," ujarnya.

              (Ant/Ifn/Red).





























                                                           349
   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355