Page 367 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 APRIL 2021

SENATOR SULTAN: ASPIRASI BURUH WAJIB DIPERTIMBANGKAN

Jurnas.com - Peringatan hari buruh internasional ( May Day ) pada 1 Mei 2021 dapat dijadikan
pemerintah sebagai momentum dalam merefleksikan seluruh kebijakan terhadap kepentingan
seluruh buruh di Indonesia.

Demikian dikatakan Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin dalam keterangan resmi, Rabu
(28/4).

"Ada dua isu utama yang menjadi agenda perjuangan kaum buruh di Indonesia. Pertama masih
tentang penolakan terhadap UU Cipta Kerja, dan kedua mengenai Upah Minimum Sektoral
(UMSK). Dan atas kedua hal tersebut kita berharap pemerintah bisa menampung semua aspirasi
dan mencari jalan tengah demi mengakomodir seluruh kepentingan yang ada", baik dalam
kepentingan hak-hak buruh maupun kepentingan investasi," ujarnya.

Saat ini Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sedang melakukan uji formil dan uji materiil
terhadap omnibus law UU Cipta Kerja.

Sultan yakin bahwa Mahkamah Konstitusi akan bertindak dengan mengedepankan untuk
memberikan rasa keadilan bagi seluruh pihak, khususnya para buruh.

"Ada beberapa inti keberatan yang selama ini disuarakan oleh buruh yang diwakili oleh KSPI
terhadap UU Cipta Kerja, seperti penghilangan kepastian kerja (job security), kepastian
pendapatan (income security), dan jaminan sosial (social security). Maka saya berharap ketiga
poin tersebut dapat menjadi bahan kajian serta pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam
memutuskan hasilnya nanti", harap Sultan.

Menurut penjelasan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, dalam hal
terkait dengan tidak adanya kepastian kerja, hal ini tercermin dari dibebaskannya penggunaan
outsourcing untuk semua jenis pekerjaan.

Sehingga bisa saja, seluruh buruh yang dipekerjakan oleh pengusaha adalah buruh outsourcing.
Begitu pun dengan buruh kontrak, yang saat ini tidak ada lagi batasan periode kontrak. Sehingga
buruh bisa dikontrak berulang-ulang hingga puluhan kali.

Berkenaan dengan tidak adanya kepastian pendapatan, hal ini terlihat dari dihilangkannya upah
minimum sektoral. Di samping adanya klausa bahwa upah minimum kabupaten/kota "dapat"
ditetapkan.
"Kata dapat di sini artinya, UMK bisa ditetapkan dan bisa juga tidak. Jika tidak ditetapkan, maka
akan terjadi penurunan daya beli buruh yang signifikan," jelas Sultan.

Begitu pun dengan tidak adanya jaminan sosial. Keberadaan Jaminan Kehilangan Pekerjaan
(JKP), dinilai belum mampu memberikan proteksi kepada buruh yang kehilangan pekerjaan.
Selain buruh kontrak dan outsourcing akan sulit mengakses JKP, dana JKP pun diambil dari dana
JKK dan JKM. Sehingga ke depan dikhawatirkan akan terjadi gagal bayar.

"Saya akan selalu mendukung apapun upaya masyarakat dalam menyampaikan aspirasi,
khususnya dalam bentuk perjuangan dalam ruang-ruang formil yang memang telah diatur dalam
Undang-Undang. Dan saya berharap semua pihak yang berkepentingan dapat menjadikan setiap
pesan yang disampaikan oleh masyarakat dapat menjadi rujukan salah satu landasan dalam
pengambilan keputusan," tambah Sultan.
Mantan Wakil Gubernur Bengkulu ini juga yakin Mahkamah Konstitusi akan bersikap independen
dengan memperhatikan seluruh aspek-aspek dalam pengesahan UU Cipta Kerja, baik terhadap
hal yang mendahului prosesnya, singgungan terhadap perundangan yang ada maupun terhadap

366