Page 370 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 APRIL 2021

APINDO JAMIN ANGGOTANYA PATUH BAYAR THR

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) meminta kepada tiap perusahaan membayar
kewajiban tunjangan hari raya (THR) kepada Karyawannya.

Dalam edaran Kemenaker Nomor: M/6/HK.04/IV/2021, pembayaran THR diminta dilakukan H-7
sebelum lebaran Idulfitri 1442 Hijriah. Ada pengecualian bagi perusahaan yang dianggap belum
mampu memenuhi kebijakan itu.

Ketua Dewan Pengurus Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sulsel, Latunreng
tak menampik, sejumlah sektor usaha masih ada yang belum pulih sepenuhnya. Efek dari
pandemi Covid-19 yang masih melanda.

Kendati begitu, dia menegaskan perusahaan tidak bisa menjadikan itu sebagai alasan.
Pembayaran THR sudah menjadi kewajiban yang harus dipenuhi tiap tahun. "Saya yakin bahwa
perusahaan tidak akan mungkin lalai atau abai terhadap kewajiban itu. Apalagi saya pastikan
anggota Apindo tidak akan seperti itu. Memang kita sadari tahun 2020 sampai sekarang, ada
beberapa sektor yang terpuruk. Contohnya, pariwisata, perhotelan, termasuk restoran," papar
Latunreng kepada KORAN SINDO, kemarin.

Dia melanjutkan, THR merupakan gaji tambahan di luar gaji pokok. Seharusnya, tiap perusahaan
sudah bisa mempersiapkannya setahun sebelum dibayarkan di momen perayaan keagamaan.

THR itu dibutuhkan para pekerja atau karyawan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya
sebelum lebaran. Bahkan di sisi lain, bisa mendorong aktivitas perekonomian. "THR itu adalah
kewajiban yang harus dibayar pengusaha. Karena dalam setahun hanya sebulan dibayarkan.
Para kaum muslim, utamanya, membutuhkan namanya THR. Tidak ada alasan lain manakala
perusahaan itu tiba waktunya harus memberikan," tegasnya.

Meski aturan Kemenaker menetapkan pembayaran THR secara penuh dibayarkan H-7 sebelum
lebaran, ada pengecualian bagi perusahaan yang tidak mampu memenuhi aturan itu.
Kompensasi kebijakannya, bisa paling lambat H-l sebelum Idulfitri. Kebijakan itu bisa ditempuh
manakala aktivitas bisnis sebuah perusahaan belum sepenuhnya normal. Dengan dibuktikan
laporan kondisi keuangannya kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat.

Latunreng menekankan, pengusaha harus sadar bahwa para pekerja atau karyawan adalah aset
berharga untuk perusahaannya. Bukan justru menganggap mereka sebagai alat produksi yang
bisa dikesampingkan kepentingannya.

"Karyawan itu adalah aset. Masa gara-gara THR tidak diberikan, kita sebagai pengusaha rela
dicabut izin usahanya. Apakah itu sebanding? Jangan sampai hubungan industrial terganggu.
Bagaimanapun kita tahu pemerintah membutuhkan pengusaha. Sebalikanya pengusaha juga
butuh pekerja," terang Latunreng.

Selama ini, Apindo Sulsel pun sudah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada tiap perusahaan
terkait pembayaran THR. Diapun berharap kepada serikat pekerja bisa melaporkan kepada
pihaknya jika ada erusahaan yang abai akan etentuannya pembayaran THR.

"Saya yang akan berhadapan ketika perusahaan itu manakala tidak membayar THR. Karena
tentu beda ketika serikat pekerja memberikan tekanan dibanding kita sebagai pengusaha.
Jangan ga-ra-gara persoalan THR, hubungan industrial terganggu," tegasnya.

Sementara, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
(KSP-SI) Sulsel, Basri Abbas menegaskan, perusahaan wajib mematuhi kebijakan Kemenaker.
Pihaknya pun sudah membentuk posko pengaduan untuk mengawal realisasi pembayaran THR.

369