Page 368 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 APRIL 2021

dampak ekonomi, sosial dan politik yang terjadi dalam kaitan menyangkut hajat hidup para
buruh.
"Sebagai penjaga konstitusi RI, kita yakin MK akan membuktikan kebenaran berbagai macam
dugaan tentang terjadinya UU tersebut yang disinyalir menurut beberapa pendapat bahwa
omnibus law UU Cipta Kerja dalam prosesnya melampaui atau menyalahi tata cara pembuatan
undang-undang sebagaimana mestinya. Lalu juga UU Cipta Kerja tersebut dianggap telah
melanggar konstitusi dengan menerobos UU lainnya yang berlaku. Dan menggali secara esensi
bahwa UU Cipta Kerja hadir tidak dalam semangat untuk membangun legalitas formil atas nama
negara dalam merampas hak-hak publik dan rakyat," tegasnya.

Karena baginya, suatu kebijakan, aturan/regulasi maupun tata aturan yang berlaku harus
memiliki landasan filosofis serta pijakan yuridis bagi keberpihakan kepada seluruh rakyat
Indonesia dengan tetap selalu memperhatikan tata cara mekanisme serta prosedur yang berlaku
dalam pembuatannya.

Selain itu pemerintah resmi menghapus upah minimum sektoral (UMSK) melalui Peraturan
Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang merupakan turunan dari Omnibus
Law. Padahal, di aturan sebelumnya pada PP 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, upah sektoral
menjadi salah satu yang tercantum.

Menurut informasi bahwa peringatan Hari Buruh Internasional ( May Day ) yang jatuh pada
tanggal 1 Mei 2021 akan diikuti oleh berbagai element buruh. Khusus dari keterangan presiden
KSPI, Said Iqbal, bahwa peringatan May Day kali ini aspirasi yang akan disampaikan adalah tetap
menolak UU Cipta kerja.

Dalam peringatannya tersebut akan diikuti sekurang-kurannya 50 ribu buruh, di 3.000
perusahaan/pabrik, 200 kabupaten/kota, dan 24 provinsi. Sedangkan di Jakarta, aksi akan
dipusatkan di Istana dan Mahkamah Konstitusi.

"Ya jika tuntutan buruh ini sudah menjadi kategori kegentingan yang memaksa, maka kita
berharap pula ada jalan keluar secara konstitusional lainnya (selain langkah judicial review)
terhadap persoalan UU Cipta Kerja. Dari Pemerintah, misalnya melalui diterbitkannya Perppu
dalam mengakomodir kepentingan buruh," tambah Sultan.

Sultan juga berharap pemerintah dapat membuka ruang untuk mempertimbangkan semua
masukan-masukan dari perjuangan teman-teman buruh, dimana pada akhirnya akan
mendapatkan sebuah kebijakan yang mencerminkan sikap keadilan bagi semuanya. Dan ini bisa
terwujud apabila bapak Presiden RI dapat mengumpulkan semua pihak untuk duduk satu meja
dan berbicara dari hati ke hati mengenai UU Cipta Kerja.

"Pemerintah dan buruh harus menyatukan persepsi dari perbedaan sudut pandang atas masalah
ini, sehingga nantinya akan melahirkan sebuah kesepakatan berdasarkan konsensus yang telah
dibangun secara bersama-sama. Ini penting agar setiap pihak tidak merasa ada yang
ditinggalkan oleh pemerintah didalam suasana kehidupan bernegara," tutupnya.

367