Page 373 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 APRIL 2021

Selain itu, dalam wraktu dekat pihaknya juga akan meneruskan surat edaran kementerian
tersebut kepada seluruh perusahaan di Lotim. Dengan harapan perusahaan membayarkan THR
kepada pekerja atau karyawannya. "Sesuai surat edaran, batas maksimal pembayaran H-7
lebaran," jelas Supardi.

Mengacu pada PP Nomor 26 tahun 2006, besaran THR yang harus diberikan perusahaan kepada
para karyawan yang masa kerjanya di atas satu tahun adalah sebesar satu bulan upah atau gaji.
Sementara bagi pekerja yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional
sesuai dengan perhitungan.

Kata Supardi, jika perusahan tidak bisa membayarkan THR kepada karyawannya, maka hal itu
bisa diadukan ke Disnakertrans Lotim. Adapun hasil laporan tersebut akan menjadi catatan dan
pihaknya akan berupaya melakukan mediasi untuk mendorong perusahaan memenuhi
kewajibannya.

Tetap ada kemungkinan perusahaan tidak dapat membayarkan THR. Sebab jangankan THR,
perusahaan yang membayar gaji karyawan sesuai Upah Mini-num Kabupaten (UMK) saja masih
65 persen.

Data terakhir, ada 989 perusahaan yang terdaftar di Lotim persentase kepatuhan pembayaran
gaji karyawan sesuai UMK masih kendor. Ia menerangkan, baru ada 351 perusahaan yang sudah
menerapkan pembayaran sesuai UMK.

Sementara jumlah perusahaan sudah mendaftarkan karyawannya di BPJS ketenagakerjaan
sebesar 791 atau sekitar 79 persen. "BPJS kesehatan sebanyak 251 atau sekitar 25 persen,"
jelasnya. (tih/r5)

caption;

HARUS DAPAT THR: Seorang karyawan kebersihan membersihkan lantai di kantor bupati Lotim,
belum lama ini

372