Page 364 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 APRIL 2021

Hai ini diungkap Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri di kantor Kemnaker, Jakarta,
Minggu (25/4).

Menurut Putri, sesuai Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan
Pemberian THR Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, yang pada
prinsipnya mewajibkan pengusaha memberi THR Keagamaan secara penuh kepada
pekerja/buruhnya padaH-7 Lebaran.

"THR Keagamaan wajib diberikan dalam bentuk uang rupiah dan paling lambat 7 hari sebelum
hari raya keagamaan,"kata Dirjen Putri. Dia menjelaskan ada tiga jenis pekerja/buruh yang
berhak memperoleh THR Keagamaan.

Pertama, pekerja/buruh berdasarkan PKWT atau PKWTT yang memiliki masa kerja satu bulan
secara menerus atau lebih. Kedua, pekerja/buruh berdasarkan PKWTT yang mengalami PHK oleh
pengusaha terhitung sejak H-30 hari sebelum hari raya keagamaan.
Ketiga, pekerja/buruh yang dipindahkan ke perusahaan lain dengan masa kerja berlanjut, apabila
dari perusahaan lama belum mendapatkan THR. Putri menegaskan THR wajib dibayar penuh
dan tepat waktu.

Menurutnya, dalam pembayaran THR, tidak ada perbedaan status kerja. "Para pekerja
outsourcing maupun pekerja kontrak, asalkan telah bekerja selama 1 bulan atau lebih dan masih
memiliki hubungan kerja pada saat hari keagamaan berlangsung, maka berhak mendapatkan
THR juga,"ujar Dirjen Putri.

Ketentuan besarnya THR berdasarkan peraturan THR Keagamaan adalah 1 bulan upah untuk
pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih.
Sementara, pekerja/buruh yang masa kerjanya 1 bulan secara terus menerus sampai dengan
kurang dari 12 bulan, berhak mendapat THR yang dihitung secara proporsional sesuai masa
kerjanya.

Penghitungan upah sebulan yakni upah tanpa tunjangan yang merupakan upah bersih (clean
wages) atau upah pokok termasuk tunjangan tetap. Dalam hal upah terdiri dari upah pokok dan
tunjangan tidak tetap maka perhitungan THR dihitung berdasarkan upah pokok.
Dari perhitungan upah tersebut, kata Putri, tidak menutup kemungkinan perusahaan juga dapat
memberikan THR yang nilainya lebih besar dari peraturan perundang-undangan. "Hal tersebut
terlebih dahulu ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja
bersama atau kebiasaan yang selama ini memang telah dilakukan oleh perusahaan,"ujar Dirjen
Putri.

Pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian, upah satu bulan dihitung
melalui dua ketentuan. Yakni memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih (rata-rata upah yang
diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya) dan masa kerja kurang dari 12 bulan (rata-
rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja).

(jpnn/joo)

363