Page 380 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 APRIL 2021

"Yang jelas jika ada permasalahan, kami menginstruksikan kepada Apindo Kota Batu untuk
mendiskusikan terlebih dahulu," terangnya.
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Batu, Endro Wahyu Wijoyono berpendapat agar
perusahaan dan karyawan saling mengerti mengenai kewajiban pemberian THR pada 2021.
Disebutkannya, THR merupakan hak karyawan dan menjadi kewajiban bagi perusahaan untuk
menyalurkannya.

Namun, dengan kondisi sulit di masa pandemi kali ini, Endro berpendapat pembayaran THR bisa
mempertimbangkan kondisi keuangan perusahaan. Menurutnya, banyak perusahaan di Kota
Batu tengah berjuang untuk tetap bertahan, terutama dari sektor pariwisata. Ia mengatakan,
kondisi pelaku industri dan usaha belum pulih total dari dampak pandemi.

"Lihat saja sektor pariwisata, secara kasat mata belum pulih. Mereka bisa bertahan saja sudah
bagus, artinya sembari menunggu bisa kembali pulih, ada usaha untuk tetap menggerakan
usaha," ujar Endro, Rabu (28/4/2021).
Dipaparkan Endro, memang ada perusahaan yang berupaya bertahan dari pandemi Covid-19.
Namun jumlahnya tidak banyak. Bagi perusahaan yang secara finansial sehat, maka hak-hak
karyawan wajib untuk diberikan. Sementara sebagian besar lainnya masih terseok-seok untuk
memulihkan neraca keuangan perusahaan. Terhadap perusahaan inilah, Endro menyarankan
ada dialog yang baik antara karyawan dengan perusahaan.

"Ada sebagian yang sudah mulai membaik sesuai perhitungan Break Even Point (BEP). Namun
pada umumnya ini masih di bawah BEP tapi itu lebih penting dari pada perusahaan berhenti
sama sekali," katanya. Selain itu, menurut Endro, THR belum bisa dijadikan acuan untuk
pemulihan ekonomi nasional karena sifatnya yang hanya sementara.

"Di aturannya, yang tidak mampu membayar THR lapor ke Pemda dan berdialog dengan pekerja,
tetapi kan pemerintah tidak memberikan dispensasi selain harus membayarnya maksimal 7 hari
sebelum lebaran. Artinya tidak boleh tidak memberikan THR," imbuhnya.

Menghadapi situasi saat ini, dia menyarankan perusahaan yang betul-betul tidak sanggup
membayar THR melakukan perundingan dengan pekerja dan pihak manajemen sebagai pelaku
yang mengerti kondisi perusahaan.
"Jadi meski pemberian THR tidak penuh seperti aturan pusat, intinya tetap ada semampunya
perusahaan tersebut," urainya.

Kabid Tenaga Kerja DPMPTSPTK Kota Batu, Adiek Imam Santoso mengatakan, bagi perusahaan
yang masih terdampak Covid-19. Perusahaan tersebut harus membuat laporan keuangan
perusahaan sebagai bukti. Selain itu, pihaknya juga akan memfasilitasi serikat kerja dengan
asosiasi pengusaha di Kota Batu. Untuk melakukan dialog dan mendapatkan solusi terbaik.

"Kalau masih beralasan tidak mampu harus ada bukti keuangan mereka. Nanti kami juga fasilitasi
untuk dialog tripartit agar bisa menemukan solusi terbaik. Bagaimana win-win solutions-nya,"
tegas Dedek sapaan akrabnya. Sementara itu, mengenai sanksi pelanggaran pembayaran THR
keagamaan. Jika perusahaan terlambat membayar THR. Maka perusahaan akan diberikan denda
sebesar lima persen dari total THR yang harus dibayarkan.
Sedangkan untuk perusahaan yang tak membayar THR, secara otomatis akan diberikan sanksi
administratif. Contohnya seperti, teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian
sementara sebagian atau seluruh alat produksi dan pembekuan kegiatan usaha.

"Yang perlu digarisbawahi, pemberian denda kepada perusahaan tak menghilangkan kewajiban
perusahaan untuk membayar kewajiban THR kepada para pekerja," tandas Dedek. ( wok/wan ).

379