Page 384 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 APRIL 2021
P. 384
Dasar hukum dari keterangan di atas ada di Permenaker Nomor 6/2016 pasal 2 ayat (2).
Bunyinya adalah sebagai berikut: " THR Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan kepada Pekerja/Buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan Pengusaha
berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu,"
demikian bunyi pasal tersebut.
Kemnaker sendiri menegaskan THR wajib dibayar kepada pekerja paling lambat H-7 atau 7 hari
sebelum Idul Fitri. Namun di tengah pandemi virus Corona (COVID-19), perusahaan yang tidak
mampu membayar tepat waktu dibolehkan membayar maksimal H-1 asal memenuhi syarat.
Pasal 2 ayat (1) Permenaker tersebut menyatakan pengusaha wajib memberikan THR
Keagamaan kepada Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus
menerus atau lebih.
Mengacu pada pasal 3 peraturan tersebut, pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan
(satu tahun) secara terus menerus atau lebih, diberikan THR sebesar 1 bulan upah.
"Pekerja/Buruh yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12
bulan, diberikan ( THR ) secara proporsional sesuai masa kerja," demikian bunyi pasal 3 butir b.
383
