Page 453 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 APRIL 2021
P. 453
THR DIBAYAR H-7 PEMERINTAH BUKA POSKO PENGADUAN
Seluruh perusahaan yang ada di Kota Tasikmalaya diwajibkan membayar Tunjangan Hari Raya
(THR) Idulfitri 1442 H selambat-lambatnya pada H-7. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas
Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya Rahmat Mahmuda, Selasa (27/4/2021).
Ketentuan tersebut berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor
M/6/HK.04/IV/2021 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6/2016
tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja atau Buruh di Perusahaan. Surat edaran
itu ditindaklanjuti Surat Edaran Wali Kota Tasikmalaya Nomor 560/19/4/2021.
"Sesuai dengan Surat Edaran Kementrian Ketenagakerjaan, maka pembayaran 'IUR paling
lambat dibayarkan pada H-7 sebelum Lebaran," ujar Rahmat.
Apabila tidak, perusahaan tersebut akan mendapatkan sanksi administrasi. Besarannya 5 persen
dari jumlah nominal THR yang harus dibayarkan. Terkait aturan tersebut, pihaknya sudah
menyosialisasikannya kepada seluruh perusahan yang ada di Kota Tasikmalaya. Sesuai yang
terdaftar, saat ini jumlahnya ada sekitar 807 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja sekitar
30.000 orang.
"Selain ke perusahaan, informasi ini juga telah kami sampaikan ke asosiasi pekerja dalam hal ini
Apindo termasuk kepada serikat buruh di setiap perusahaan," kata Rahmat.
Terkait besaran THR yang diberikan, menurut Rahmat, tergantung masing-masing perusahaan
dengan batas minimal satu kali gaji pokok. Ketentuan tersebut berlaku untuk seluruh
perusahaan.
Guna mengawasi kepatuhan pembayaran THR tersebut, pihaknya akan bekerja sama dengan
balai pengawas ketenagakerjaan. Mereka telah melakukan pemantauan ke setiap perusahaan.
"Kami juga meminta kepada pekerja atau buruh melaporkan jika perusahaan tidak bisa
melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan pemerintah. Mereka harus proaktif
melaporkannya ke dinas sehingga bisa kami tindak lanjuti," ujar Rahmat.
Pemerintah melalui Disnaker Provinsi Jabar dan pusat juga akan membuka posko khusus
pengaduan THR. Dengan begitu, bagi pekerja yang THR-nya tidak dibayarkan sesuai aturan
pemerintah bisa mengadu ke posko pengaduan THR yang akan dibuka di tingkat provinsi, kota,
dan kabupaten.
Tunggu pusat
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Garut hingga saat ini masih menunggu instruksi
pemerintah pusat terkait pembayaran THR. Uang untuk THR ASN saat ini sudah ada di kas
daerah.
"Kami tinggal menunggu instruksi pusat terkait pembayaran THR untuk ASN atau yang lainnya.
Jika kata pusat bayar, maka akan kami langsung bayarkan," ujar Bupati Garut, Rudy Gunawan,
kepada kontributor "PR" Aep Hendy S.
Menurut dia, pembayaran THR dari Pemkab Garut untuk para ASN atau yang lainnya akan
dilaksanakan sesuai aturan. Pembayaran THR tidak boleh lebih dari seminggu sebelum Lebaran.
Dia mengungkapkan, saat ini uang untuk pembayaran THR ASN dan yang lainnya sudah ada di
kas daerah. Hanya memang belum bisa dibagikan karena belum waktunya. Selain untuk ASN,
THR juga akan diberikan untuk petugas lainnya seperti petugas sapu dan juga pasukan kuning
atau petugas kebersihan. Di sisi lain, pemberian THR tidak berlaku bagi pejabat tinggi pratama
atau kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Garut.***
452
