Page 455 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 APRIL 2021

Judul May Day 1 Mei, Wakil Ketua DPD RI Minta Aspirasi Buruh Harus
Dipertimbangkan
Nama Media suarainvestor.com
Newstrend Peringatan Hari Buruh
Halaman/URL https://www.suarainvestor.com/may-day-1-mei-wakil-ketua-dpd-ri-
minta-aspirasi-buruh-harus-dipertimbangkan/
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-04-28 03:48:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

positive - Sultan B Najamudin (Wakil Ketua DPD RI) Ada dua isu utama yang menjadi agenda
perjuangan kaum buruh. Pertama masih tentang penolakan terhadap UU Cipta Kerja, dan kedua
mengenai Upah Minimum Sektoral (UMSK). Kita berharap pemerintah bisa menampung semua
aspirasi dan mencari jalan tengah untuk mengakomodir seluruh kepentingan yang ada. Baik
kepentingan hak-hak buruh maupun kepentingan investasi

neutral - Sultan B Najamudin (Wakil Ketua DPD RI) Ada beberapa prinsip keberatan yang selama
ini disuarakan oleh buruh yang diwakili oleh KSPI terhadap UU Cipta Kerja, seperti penghilangan
kepastian kerja (job security), kepastian pendapatan (income security), dan jaminan sosial
(social security). Maka saya berharap ketiga poin tersebut dapat menjadi bahan kajian serta
pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan hasilnya nanti

positive - Sultan B Najamudin (Wakil Ketua DPD RI) Saya akan selalu mendukung apapun upaya
masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, khususnya dalam bentuk perjuangan dalam ruang-
ruang formil yang memang telah diatur dalam Undang-Undang. Dan saya berharap semua pihak
yang berkepentingan dapat menjadikan setiap pesan yang disampaikan oleh masyarakat dapat
menjadi rujukan salah satu landasan dalam pengambilan keputusan

negative - Sultan B Najamudin (Wakil Ketua DPD RI) Sebagai penjaga konstitusi RI, kita yakin
MK akan membuktikan kebenaran berbagai macam dugaan tentang terjadinya UU tersebut yang
disinyalir menurut beberapa pendapat bahwa omnibus law UU Cipta Kerja dalam prosesnya
melampaui atau menyalahi tata cara pembuatan undang-undang sebagaimana mestinya. Lalu
juga UU Cipta Kerja tersebut dianggap telah melanggar konstitusi dengan menerobos UU lainnya
yang berlaku. Dan menggali secara esensi bahwa UU Cipta Kerja hadir tidak dalam semangat
untuk membangun legalitas formil atas nama negara dalam merampas hak-hak publik dan rakyat

negative - Sultan B Najamudin (Wakil Ketua DPD RI) Ya jika tuntutan buruh ini sudah menjadi
kategori kegentingan yang memaksa, maka kita berharap pula ada jalan keluar secara
konstitusional lainnya (selain langkah judicial review) terhadap persoalan UU Cipta Kerja. Dari
Pemerintah, misalnya melalui diterbitkannya Perppu dalam mengakomodir kepentingan buruh

positive - Sultan B Najamudin (Wakil Ketua DPD RI) Pemerintah dan buruh harus menyatukan
persepsi dari perbedaan sudut pandang atas masalah ini, sehingga nantinya akan melahirkan

454